TEMPO.CO, Jakarta - Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun enggan berkomentar banyak saat tim Indonesialeaks menyodorkan dokumen berita acara pemeriksaan staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumarsono, terkait kasus suap hakim MK yang melibatkan pengusaha Basuki Hariman dan Ng Fenny. Nama mantan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu terseret karena diduga merusak barang bukti kasus suap tersebut.
"Ini kan soal rahasia. Ngapain sih diungkit-ungkit lagi," kata Roland yang saat ini bertugas sebagai Kepala Kepolisian Resor Cirebon saat ditemui tim pada Juni 2018. Ia memilih menutup rapat mulutnya dan sesekali menggelengkan kepalanya.
Baca: Indonesialeaks Ungkap Aliran Dana Basuki Hariman ke Pejabat Polri
Lulusan Akademi Kepolisian 2001 itu lalu meminta dokumen pemeriksaan itu tak dipersoalkan. "Sudahlah, itu kan barang lama," ujarnya.
Roland meradang karena dokumen pemeriksaan itu berkaitan dengan ‘skandal internal' yang membuatnya harus hengkang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Roland dan Harun diduga merusak barang bukti kasus Basuki Hariman sehingga keduanya dipulangkan ke institusi Polri.
Dokumen pemeriksaan Kumala tersebut diperoleh Indonesialeaks dari seorang informan publik. Dalam dokumen itu, termuat keterangan Kumala saat diperiksa oleh penyidik KPK, Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017. Kumala menjelaskan aliran dana Basuki ke sejumlah pejabat, termasuk pejabat Polri dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Sumber penjelasan Kumala adalah buku bank bersampul merah dengan tulisan Serang Noor yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Basuki Hariman.
Buku bank itu yang diduga dirusak oleh Roland dan Harun. Dalam laporan pengawas internal KPK, keduanya terekam CCTV merusak barang bukti dengan merobek 15 lembar buku bank tersebut pada 7 April 2017 malam. Mereka juga diduga mengganti berita hasil pemeriksaan Kumala oleh Surya yang memuat penjelasan catatan duit Basuki.
Seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan yang diperoleh Indonesialeaks, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Polri. Kumala menjelaskan dalam dokumen pemeriksaan bahwa ada pemberian dana kepada Tito saat ia menduduki kursi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tito memegang posisi ini dari Juni 2015 hingga Maret 2016. Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Satu aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.
Baca: Indonesialeaks Menguak Perusakan Barang Bukti Eks Penyidik KPK
Namun keterangan Kumala tersebut diduga tak pernah terungkap dalam persidangan. Dari dokumen persidangan, penyidik lain memang beberapa kali memeriksa Kumala pada kurun Februari-April 2017. Tapi, di dokumen tersebut sama sekali tidak memuat keterangan Kumala tentang aliran dana ke petinggi polisi. Di persidangan kasus impor sapi, catatan keuangan ke petinggi polisi juga tak pernah terungkap. Salah satu pemeriksaan Kumala itu dilakukan Roland pada 15 April 2017.
Sementara itu, Harun memilih bungkam ketika dimintai konfirmasi ihwal dokumen pemeriksaan Kumala dan skandal perusakan barang bukti itu. Ia enggan meladeni permintaan wawancara saat ditemui di depan rumahnya di kawasan Palmerah, Jakarta. “Sudah... sudah... sudah ya..,” ujarnya tak lama setelah turun dari mobil Fortuner B 2001 HAR.
Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal yang diwawancarai saat masih menjabat Kepala Biro Penerangan Masyakarat Mabes Polri menilai tak ada yang keliru dengan keputusan Polri soal Roland dan Harun. “Pemeriksaan internal Kepolisian telah mengklarifikasi data dan alat bukti yang diserahkan PI (Pengawas Internal KPK),” katanya. Ia juga membantah soal adanya aliran dana untuk Tito.
Laporan selengkapnya di investigasi.tempo.co
