Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Segera Disidangkan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (tengah), menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018. Syahri Mulyo diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo (tengah), menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018. Syahri Mulyo diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo dan Wali Kota Blitar nonaktif Muhammad Samanhudi Anwar ke tahap penuntutan. Sidang mereka rencananya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

    Baca: 86 Saksi Buat Tersangka Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo

    "Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Surabaya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 5 Oktober 2018.

    Selain kedua tersangka, KPK juga telah melimpahkan berkas penyidikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulungagung Sutrisno serta pihak swasta, Agung Prayitno dan Bambang Purnomo. Menurut Febri, sidang untuk kasus Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar akan dilakukan secara terpisah.

    Sementara sidang untuk penyuap, yakni Susilo Prabowo telah berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak 31 Agustus 2018, dengan dua dakwaan terkait suap terhadap Bupati Tulungagung dan suap terhadap Walikota Blitar.

    Baca: 5 Fakta Kasus Korupsi Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

    KPK menetapkan Syahri Mulyo dan Samanhudi Anwar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Tulungagung dan pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2018. Suap diduga dilakukan orang yang sama yakni, Susilo Prabowo.

    KPK menyangka Syahri Mulyo menerima janji Rp 1 miliar dari Susilo terkait fee proyek peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Sementara di Blitar, KPK menyangka Samanhudi menerima pemberian Rp 1,5 miliar dari Susilo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.