Senin, 10 Desember 2018

Kata Dahnil Anzar soal Kekurangan Prabowo Menghadapi Pilpres

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam seminar kebangsaan di Hotel Santika Depok, 5 Oktober 2018. Tempo/Friski Riana

    Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam seminar kebangsaan di Hotel Santika Depok, 5 Oktober 2018. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan kekurangan Prabowo dalam menghadapi pemilihan presiden. "Kekurangan Pak Prabowo itu adalah gimmick. Beliau enggak mau pencitraan," kata Dahnil di Hotel Santika Depok, Jumat, 5 Oktober 2018.

    Baca: Prabowo Gaet Gamal Albinsaid, Si Dokter Sampah

    Dahnil mengatakan, sebagai jubir, dia sampai setengah mati membujuk Prabowo untuk melakukan gimmick. "Jadi kalau Pak Prabowo bapak-ibu suruh naik motor, ya enggak bakal mau. Beliau maunya naik kuda. Bapak naik sepeda, enggak mau," katanya.

    Karena sikap itu lah, Dahnil menilai Prabowo memiliki tampilan otentik. Menurut Dahnil, saat ini sulit menemukan demokrasi yang hadir dengan tampilan otentik. Sebab, kata dia, pencitraan hanya dilakukan oleh seseorang untuk menutupi ketidakmampuannya. "Yang kita butuhkan hari ini demokrasi tampil otentik, bukan kamuflase," ujarnya.

    Dahnil juga menyinggung demokrasi saat ini mementingkan gimmick. Tanpa menyebutkan nama, Dahnil mengatakan ada seseorang yang menutupi ketidakmampuan seorang pemimpin dalam berpikir dan berpidato.

    Baca: Warga Eks Timor Timur Deklarasi Dukung Prabowo - Sandiaga

    "Maka dia bilang pidato pendek-pendek saja. Enggak perlu bisa pidato, yang penting bisa kerja. Mana ada di alam demokrasi pemimpin besar enggak bisa pidato," ujarnya.

    Dahnil menuturkan, melalui kata-kata lah pemimpin bisa menggerakkan. Sehingga, pemimpin harus bisa berpidato. Gara-gara model demokrasi seperti itu, kata Dahnil, tradisi membaca mulai luntur. Demokrasi tidak lagi seperti pertarungan intelektual.

    "Kalau pemimpin enggak baca, gimana bawahnya. Seorang pemimpin pasti baca buku. Nah, ini enggak. Ini jadi penyakit. Dalam bahasa ekonomi, ada depresiasi nilai demokrasi," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.