Selasa, 23 Oktober 2018

Diskusi Empat Pilar MPR Bahas Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Acara diskusi Empat Pilar MPR bertema

    Acara diskusi Empat Pilar MPR bertema "Ancaman Hoaks dan Keutuhan NKRI" di Press Room, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

    INFO NASIONAL - Bila masyarakat ingin berpolitik dengan wawasan yang maju dan hasil maksimal, maka semua harus mengedepankan adu gagasan dengan berbasis pada data dan fakta. Hal itu disampaikan pakar komunikasi politik Hamdi Muluk saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Empat Pilar MPR bertema “Ancaman Hoaks  dan Keutuhan NKRI” di Press Room, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat,  5 Oktober 2018.

    “Hal demikian akan membawa masyarakat dan bangsa kepada hal yang lebih baik,” ujarnya.

    Kata Hamdi, dengan menggunakan data dan fakta, akan menjauhkan bangsa ini dari godaan informasi yang tak berbasis pada data dan fakta. “Hoaks itu sesuatu yang tak ada data dan faktanya. Hoaks juga disebut sebagai informasi kabar burung,” ucap Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu.

    Menurutnya, masalah hoaks perlu diseriusi dan dicegah. Karena dampak dari berita yang tak berdata dan berfakta itu bisa memicu kerusuhan sosial. Hamdi memaparkan bagaimana kerusuhan yang terjadi di Rwanda yang menyebabkan disintegrasi bangsa dikarenakan hoaks yang disebarkan oleh media. “Jadi jelas, hoaks bisa menimbulkan perpecahan dan konflik,”  tuturnya.

    Untuk itu, pakar komunikasi yang sering mengisi diskusi di parlemen itu mengajak semua pihak, untuk mendorong masyarakat dalam mengolah informasi harus berbasis data, fakta, dan ilmu pengetahuan. Diakui, memang ada sebagian masyarakat yang suka dengan gosip. “Acara gosip-gosip di televisi kan disukai masyarakat.  Untuk itu tugas kita mengedukasi masyarakat,” katanya.

    Menurut pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat itu, bila ada berita dan kejadian maka harus dicek dan ricek serta validitasi agar duduk persoalannya menjadi jelas. Cerita dan kejadian di masyarakat yang dibumbu-bumbui memang ada. Hal demikian diakui karena masyarakat awam senang modus narasi. Untuk itu, dirinya mengatakan kembali perlunya mendidik atau mengedukasi masyarakat.

    Dalam kasus aktual yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet sehingga menjadi konsumsi publik, dirinya menilai kasus yang ada sebelumnya tidak dilakukan verifikasi. Seharusnya Ratna Sarumpaet didorong melapor ke aparat hukum lebih dahulu. “Kalau belum diverifikasi maka yang dibangun adalah narasi politik,” ucapnya.

    Anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, yang dalam kesempatan tersebut menjadi pembicara mengatakan, masalah hoaks adalah masalah bersama. Untuk itu pemberantasan hoaks harus mempunyai standar yang sama. “Jangan menggunakan standar ganda,” ujarnya.  

    Komarudin Watubun, anggota MPR Fraksi PDIP, mengatakan, masalah Ratna Sarumpaet adalah masalah yang biasa. Menururtnya, kasus itu membesar karena ada orang-orang besar yang dibohongi.  (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.