Wali Kota Kendari dan Ayahnya Dituntut 8 Tahun Penjara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun yang juga ayah dari Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. KPK memeriksa Asrun dan Adriatma sebagai tersangka kasus penerimaan suap dari  Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018 yang diduga uangnya akan digunakan dalam biaya politik jelang Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

    Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Asrun yang juga ayah dari Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 13 Maret 2018. KPK memeriksa Asrun dan Adriatma sebagai tersangka kasus penerimaan suap dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Kendari tahun 2017-2018 yang diduga uangnya akan digunakan dalam biaya politik jelang Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

     

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga bekas Wali Kota Kendari Asrun dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan keduanya terbukti menerima suap dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.

    "Kami menuntut menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK Ali Fikri saat membaca surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

    Baca: Wali Kota Kendari Gunakan Duit Suap untuk Biaya Kampanye Ayahnya

    Menurut jaksa, keduanya terbukti menerima uang Rp 2,8 miliar dari Hasmun. Uang itu diberikan agar Hasmun mendapatkan jatah proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port tahun anggaran 2018-2020.

    Sementara, menurut jaksa, Asrun juga menerima uang Rp 4 miliar dari Hasmun semasa menjabat sebagai Wali Kota Kendari. Uang itu diberikan agar Hasmun mendapatkan jatah proyek pembangunan Kantor DPRD Kota Kendari 2014-2017 dan proyek pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk (TWT)-Ujung Kendari Beach tahun anggaran 2014-2017.

    Baca: Hasmun Hamzah Didakwa Menyuap Wali Kota Kendari Rp 6,79 Miliar

    Jaksa mengatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, Fatmawaty Faqih menjadi perantara Asrun dan Andriatma dalam menerima suap itu.

    Menanggapi tuntutan tersebut, Adriatma irit bicara. "Doakan saja ya," kata dia usai sidang. Sementara Asrun enggan berkomentar.

    KPK menetapkan Asrun dan Adriatma sebagai tersangka kasus ini, setelah menggelar operasi senyap di Kendari pada 1 Maret 2018. Saat itu KPK menangkap Adriatma, Asrun, Fatimah, dan Hasmun di lokasi berbeda. KPK juga menyita uang miliaran rupiah. KPK menduga uang itu akan dipakai Asrun untuk kampanye sebagai calon gubernur pada Pilkada Sulawesi Utara 2018.

    Baca: KPK Duga Uang Suap Wali Kota Kendari Akan Dibagikan ke Masyarakat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.