JK: Bantuan Luar Negeri Gempa Palu dan Donggala untuk Dua Hal

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memantau bencana tsunami Donggala saat transit di Hong Kong dalam perjalanan dari New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu, 29 September 2018.

    Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memantau bencana tsunami Donggala saat transit di Hong Kong dalam perjalanan dari New York untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu, 29 September 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan bantuan luar negeri untuk bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala akan difokuskan dalam dua hal. "Kita lebih memfokuskan bantuan asing untuk rehabilitasi dan rekonstruksi," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

    Baca: JK Kirim Helikopter Bantu Korban Tsunami Palu dan Gempa Donggala

    JK mengatakan, langkah tersebut sama seperti yang dilakukan saat penanganan bencana tsunami di Aceh. Misalnya, kata JK, bantuan dari satu negara untuk membangun 500 bangunan rumah. "Jadi bersifat program. Tidak hanya dalam tanggap darurat," katanya.

    Untuk bantuan asing yang bersifat tanggap darurat, JK mengatakan pemerintah Indonesia masih menerimanya selama itu memenuhi kebutuhan. JK menyebutkan salah satu contoh bantuan asing yang ditolak adalah tawaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Trump, dalam konferensi pers di Gedung Putih mengatakan sudah mengirim first responders, militer, dan tim lainnya untuk menangani dampak dari bencana. Namun, JK mengatakan pemerintah Indonesia tidak menerimanya. "Enggak. Kita tidak menerima itu. Mereka minta mau kirim kapal rumah sakit, cukup kita," ujar JK.

    Baca: Napi di Palu dan Donggala Kabur, JK: Tetap Dicari pada Waktunya

    Sebanyak 18 negara menawarkan bantuan untuk bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan antara lain AS, Perancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.