KPK Diminta Awasi Penyaluran Dana Bantuan Korban Gempa Palu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel Basarnas Kendari menata paket bantuan yang akan dikirim untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 1 Oktober 2018. Selain membawa satu truk bantuan berupa makanan dan pakaian bekas untuk para korban gempa, Basarnas Kendari juga menambah tim penyelamat yang dikirim untuk membantu evakuasi dan pencarian korban. ANTARA

    Personel Basarnas Kendari menata paket bantuan yang akan dikirim untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 1 Oktober 2018. Selain membawa satu truk bantuan berupa makanan dan pakaian bekas untuk para korban gempa, Basarnas Kendari juga menambah tim penyelamat yang dikirim untuk membantu evakuasi dan pencarian korban. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pimpinan KPK membentuk tim supervisi yang bertugas mengawasi penyaluran dana penanganan bencana ke korban gempa Palu.

    “WP KPK telah mengusulkan kepada pimpinan agar adanya tim supervisi yang mengawasi penyaluran dana penganan bencana dari APBN agar tidak diselewengkan,” kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Oktober 2018.

    Baca: TNI Kirim Pasukan untuk Pengamanan Toko dan SPBU di Palu

    Selain itu, Yudi meminta agar lembaganya mengeluarkan peringatan keras terhadap tindakan penyelewengan bantuan bencana. “Kami juga mengusulkan adanya peringatan hukuman berat bagi mereka yang terbukti menyelewengkan dana bencana,” kata dia.

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan membuka kantor supervisi pengawasan penyaluran dana bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya. Menurut dia, KPK pernah membentuk kantor seperti itu saat gempa dan tsunami melanda kawasan Aceh pada 2004.

    Baca: PPP: Permudah Birokrasi Bantuan Asing untuk Korban Gempa Palu

    Saut mengatakan supervisi diperlukan untuk mencegah penyelewengan maupun kesalahan manajemen dalam penyaluran bantuan untuk korban bencana. “Kalau ada uang keluar masuk itu yang paling penting adalah pertanggungjawabannya,” kata dia.

    Bencana gempa bermagnitudo 7,4 disusul tsunami melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong pada Jumat, 28 September 2018. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa, 2 Oktober 2018, bencana itu telah menewaskan 1.234 orang. Beragam bantuan berupa logistik bagi korban gempa pun terus mengalir. Pemerintah pun membuka pintu untuk menerima bantuan dari pihak asing.

    Baca: Cerita Saksi Mata Ungkap Detik-detik Gempa dan Tsunami Palu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.