PPP: Permudah Birokrasi Bantuan Asing untuk Korban Gempa Palu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah relawan mendata bantuan korban pascagempa dan tsunami Palu Donggala di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Senin, 1 Oktober 2018. Bantuan tersebur akan didistribusikan ke sejumlah korban pascagempa dan tsunami Palu Donggala yang dievakuasi di Makassar. ANTARA

    Sejumlah relawan mendata bantuan korban pascagempa dan tsunami Palu Donggala di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Senin, 1 Oktober 2018. Bantuan tersebur akan didistribusikan ke sejumlah korban pascagempa dan tsunami Palu Donggala yang dievakuasi di Makassar. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Romahurmuziy mengusulkan agar birokrasi penerimaan bantuan internasional untuk korban bencana tsunami dan gempa Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah dipermudah. Dia menyarankan agar birokrasi tidak kaku dan dilonggarkan untuk menerima bantuan internasional.

    Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan pemerintah membuka pintu bagi bantuan dari negara-negara sahabat. "Saya menyampaikan itu karena ada penolakan bantuan asing yang sudah diterbangkan ke sana, dan tidak diterima oleh bandara," kata Romi, sapaan Romahurmuziy, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

    Baca: Cerita Jokowi tentang Situasi Seusai Gempa dan Tsunami Palu

    Kementerian Perhubungan mengakui telah menolak sebuah pesawat asing yang hendak mendarat di Palu. Pesawat itu membawa bantuan untuk para korban gempa dan tsunami Palu yang terjadi pada Jumat, 28 September lalu. Kementerian berdalih penolakan itu seiring dengan sikap selektif pemerintah.

    Seruan Presiden Joko Widodo sudah diteruskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sedang berada di New York, Amerika Serikat. "Semestinya tidak boleh ada lagi hambatan-hambatan birokrasi di tingkat bawah," ujar Romi.

    Ia mengakui reputasi birokrasi berbelit memang lekat dengan Indonesia dalam penerimaan bantuan dari negara-negara lain. Ia merujuk pada tsunami Aceh pada 2004. Salah satu media internasional, ujarnya, menyebut birokrasi Indonesia kaku soal penerimaan bantuan.

    Baca:Pemerintah Buka Pintu Bantuan Asing untuk Korban Gempa Palu

    Romi menyerukan agar berbelitnya birokrasi itu tak lagi terjadi dalam penanganan korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Sebab, jumlah korban berpotensi terus bertambah dan Indonesia memerlukan sumber daya dari seluruh pihak untuk penanganan gempa.

    "Saya serukan agar birokrasi ini dilepaskan dan dimudahkan sedemikian rupa agar masyarakat internasional yang akan membantu cukup memberitahukan, bukan lagi meminta izin," kata Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini.

    Simak: Korban Jiwa Gempa dan Tsunami Palu Nyaris ...

    Tsunami melanda Palu dan Donggala pada Jumat, 28 September 2018. Tsunami menerjang setelah gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang daerah itu. Kepala Penerangan Daerah Militer atau Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Infantri Muh. Thohir mengatakan berdasarkan laporan Korem 132 Tadulako per 1 Oktober 2018 hingga pukul 18.00, korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami Palu tercatat 925 orang.

    Sejak Senin, 1 Oktober 2018, pemerintah Indonesia membuka pintu bagi masyarakat internasional yang ingin menyalurkan bantuan untuk korban tsunami dan gempa Palu. Setidaknya 18 negara sudah memberikan bantuan untuk kebutuhan korban.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.