TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyoroti tidak berfungsinya sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Menurut dia matinya sistem peringatan dini itu menimbulkan pertanyaan di benaknya.
"Buat kami menarik ketika katanya early warning system tsunami itu enggak jalan, itu kenapa tidak jalan?" kata Saut di kantornya di Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.
Baca: Cerita Saksi Mata Ungkap Detik-detik Gempa dan Tsunami Palu
Saut mengatakan sistem peringatan dini bencana berbentuk penyebaran pesan pendek juga tidak berjalan saat bencana gempa bumi disertai tsunami menerjang kawasan Sulawesi Tengah Jumat pekan lalu. Namun, ujar dia, butuh kajian lebih lanjut untuk membuktikan sistem peringatan dini bencana tidak berfungsi karena dikorupsi. "Ya nanti kami lihat, peralatan itu kan bisa saja enggak berfungsi," kata dia.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan Indonesia sudah tidak memiliki alat pendeteksi tsunami atau buoy sejak 2012. "Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroprasi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Kantornya, Jakarta, Ahad, 30 September 2018.
Simak: Tsunami Palu Gagal Dideteksi, Luhut: Tolong, Buoy Jangan Dicuri
Buoy merupakan sensor mengapung yang menjadi sistem peringatan dini bencana tsunami. Alat tersebut dapat mengukur ketinggian permukaan air laut dan memberikan informasi itu ke institusi terkait.
Menurut Sutopo, keberadaan buoy penting dalam upaya pencegahan dampak tsunami. Alat itu, kata dia, dapat memberikan peringatan dini sehingga jumlah korban jiwa dapat ditekan.
Sutopo menduga buoy sudah tidak lagi berfungsi karena kurangnya pendanaan untuk penanggulangan bencana termasuk tsunami. Dia mencontohkan angggaran untuk BNPB terus turun tiap tahun. "Dulu anggaran hampir mendekati 2 triliun rupiah, sekarang hanya 700 miliar rupiah," kata dia.
