TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Dwikorita Karnawati, mengatakan sistem peringatan tsunami dini yang dimiliki pemerintah Indonesia masih berfungsi dengan baik. Menurut dia, sistem peringatan yang diresmikan tahun 2008 ini mampu memberi informasi peringatan dini dalam waktu kurang dari lima menit.
Baca juga: BMKG: Kalau Ada Gempa Kuat, Jangan Tunggu Peringatan Dini Tsunami
"Bahkan, dalam waktu kurang dari 3 menit, informasi peringatan dini gempabumi dan tsunami dapat disebar ke masyarakat melalui moda komunikasi yang berbeda-beda," kata Dwikorita dalam keterangan tertulis, Senin 1 Oktober 2018.
Alat komunikasi penyampai peringatan itu, kata Dwikorita, meliputi WRS (Warning Receiver System), E-mail, SMS, Fax, GTS (Global Telecommunication System), Website, dan Media Sosial.
"BMKG dalam memberi informasi peringatan dini tsunami didukung dengan Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dengan 170.000 sekenario dan saat ini BMKG telah menggunakan TOAST (Tsunami Observation and Simulation Terminal) sebagai bagian dari sistem peringatan dini tsunami," tuturnya.
BMKG, tutur Dwikorita, dapat mengolah basis data secara cepat sehingga dapat menentukan potensi ancaman. Hal ini berkat pendekatan permodelan ilmiah BMKG dalam mendeteksi terjadinya tsunami.
"Kalaupun terdapat buoys, itu hanya untuk membantu mengkonfirmasi terjadinya tsunami karena Indonesia sangat rentan dengan tsunami lokal, tetapi tidak akan menjadi komponen utama faktor penentu dari sistem peringatan," ujarnya.
Buoy tsunami merupakan sensor mengapung yang menjadi sistem peringatan dini bencana tsunami. Alat tersebut dapat mengukur ketinggian permukaan air laut dan memberikan informasi ke institusi terkait.
Sebelumnya, BNPB mengatakan Indonesia sudah tidak memiliki alat pendeteksi tsunami atau buoy sejak 2012. Dia mengatakan sistem peringatan dini tsunami saat ini mengandalkan pemodelan.
Baca juga: Buta Soal Tsunami Palu, Ini Kata BMKG
"Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Ahad, 30 September 2018.
Hal ini ditambah dengan beredarnya pesan berantai di media sosial bahwa sistem peringatan dini tsunami Indonesia sudah tidak berfungsi dengan baik. Terkait dengan hal ini, Dwikorita mengatakan bahwa Indonesia, bersama Australia dan India, adalah negara penyedia layanan tsunami untuk wilayah Samudera Hindia.
"Sebagai penyedia layanan Tsunami, Indonesia, Australia, dan India bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang ancaman tsunami ke dua puluh empat negara anggota di Wilayah Samudera Hindia," ucapnya.
