Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Awal Kampanye Pilpres 2019 Dinilai Tak Akurat

Reporter

Editor

Amri Mahbub

image-gnews
Dari kanan: pasangan capres inkumben, Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman, dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat pengundian nomor urut capres 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Nomor urut tersebut digunakan sebagai citra diri untuk kampanye dan dasar penyiapan logistik pilpres dan sosialisasi kepada masyarakat. TEMPO/Subekti.
Dari kanan: pasangan capres inkumben, Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf Amin, Ketua KPU Arief Budiman, dan pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat pengundian nomor urut capres 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Nomor urut tersebut digunakan sebagai citra diri untuk kampanye dan dasar penyiapan logistik pilpres dan sosialisasi kepada masyarakat. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden 2019 (Pilpres 2019) telah mengumumkan dana awal kampanye mereka. Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut dana awal mereka sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan pasangan Prabowo Subiato-Sandiaga Salahudin Uno memiliki dana awal kampanye RP 2 miliar. Keduanya sama-sama menyerahkan laporan dana awal tersebut ke Komisi Pemilihan Umum pada, Ahad, 23 September 2018.

Baca juga: Isu Agama Dianggap Tak Laku Lagi di Pilpres 2019

Anggota tim bendahara umum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, Syafrizal, mengatakan dana awal tersebut terdiri dari uang tunai sebesar Rp 8,5 miliar. "Selebihnya kami berupa jasa," katanya seusai menyerahkan laporan di Gedung KPU, Jakarta. Syafrizal menjelaskan, dana kampanye berasal dari sumbangan perusahaan dan perorangan. Namun ia enggan membuka data siapa saja penyumbang dana itu.

Adapun Koordinator Juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan sumber dana kampanye berasal dari uang pribadi pasangan tersebut. "Pak Prabowo Rp 1 miliar dan Pak Sandiaga 1 miliar," ujarnya di tempat yang sama.

Baca juga: Yenny Wahid Mengaku Kecewa dengan Pilpres 2019

Dahnil menuturkan, Prabowo dan Sandiaga komitmen bakal menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk kepentingan kampanye. "Insya Allah pasangan ini tidak akan mau menggadaikan diri ke cukong atau kelompok lain yang mau mengatur pemerintahan di masa depan," tuturnya. Dia membantah jika dana kampanye yang sejumlah Rp 2 miliar ini sengaja dibuat mirip dengan nomor urut Prabowo-Sandiaga. "Duitnya sementara adanya itu, jadi itu yang dikasih," ucapnya.

Dana kampanye Prabowo-Sandiaga ini jauh di bawah dana kampanye awal pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Minimnya dana pasangan nomor urut 2 ini, menurut Prabowo, karena keterbatasan sumber daya. Namun, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menegaskan, keterbatasan itu akan menjadi pemicu semangat yang luar biasa untuk memenangkan Pemilu Presiden 2019.

"Perjuangan kita berat, tapi tetap harus semangat," kata dia, di Gedung SMESCO, Ahad, 23 September 2018. "Nama koalisi kita adalah Koalisi Indonesia Adil Makmur, karena cita-cita bangsa sejak awal adalah rakyat menginginkan keadilan dan kemakmuran," ujarnya seperti dikutip Antara.

Baca juga: Berebut Suara Emak-emak di Pilpres 2019

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengomentari laporan awal rekening pasangan Prabowo-Subianto yang lebih kecil ketimbang Jokowi-Ma'ruf Amin. "Berbeda dengan di sana (kubu Prabowo-Sandiaga), menampilkan citra sederhana dengan awal dana kampanye hanya sebesar Rp 2 miliar. Tapi beredar isu kuat perlu Rp 1 triliun hanya untuk mendapatkan dukungan," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 27 September 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebaliknya, Hasto mengklaim kubu Jokowi-Ma'ruf menyampaikan dana rekening secara jujur. Sebab, kata dia, kejujuran merupakan kelebihan Jokowi. Kejujuran itu juga menjadi pedoman Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) melakukan komunikasi politik.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan alasan dana awal kampanye yang terpaut jauh itu karena belum terkumpulnya seluruh dana. Dalam laporan itu dana hanya berasal dari hasil patungan Prabowo dan Sandiaga, sedangkan sumbangan partai, perusahaan, serta tokoh-tokoh belum ada.

"Kan baru dana awal, belum dana lain setelah ini. Dana awal bukan patokan," kata Andre saat dihubungi, Senin, 24 September 2018.

Baca juga: Pilpres 2019, Pasangan Capres-Cawapres Dikawal Polisi Terlatih

Tempo.co melakukan survei kepada pembaca. Mayoritas pembaca Tempo.co sangsi bahwa dana kampanye awal kedua pasangan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

TEMPO.CO:
Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 telah mengumumkan jumlah dana awal kampanye mereka. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan dana awal sebesar Rp 11 miliar, sedangkan pasangan Prabowo - Sandiaga Uno mengaku senilai Rp 2 miliar. Menurut Anda, apakah laporan dana awal kampanye ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?

Ya : 168 (20%)
Tidak : 615 (73.5%)
Tidak Tahu : 53 (6,5%)
Total Responden : 836 (100%)

Simak survei indikator lainnya di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

1 hari lalu

MA diamankan Polda Riau karena diduga memanipulasi suara hakim MK soal sengketa hasil pilpres. ANTARA/HO-Polda Riau
Pria di Riau Edit Suara Hakim MK Soal Putusan Sengketa Pilpres, Tambah Narasi Selamat Pendukung 02

Polda Riau menciduk seorang pria di Rokan Hilir Riau karena mengedit suara hakim MK soal putusan sengketa pilpres. Ada narasi jogetin aja.


CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

2 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) bertemu dengan CEO Apple Tim Cook (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu, 17 April 2024. Sumber: ANTARA
CEO Apple Tim Cook Bertemu dengan Prabowo Subianto, Apa yang Dibahas?

CEO Apple, Tim Cook, melakukan kunjungan ke kantor Menteri pertahanan Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin.


Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

2 hari lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Menakar Dugaan Politisasi Bansos dalam Putusan MK

Pendapat ketiga kubu capres-cawapres soal politisasi bansos dalam putusan MK mendatang.


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

2 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.


Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk Sengketa Pilpres 2024 Digelar Maraton

2 hari lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK I, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Rapat Permusyawaratan Hakim MK untuk Sengketa Pilpres 2024 Digelar Maraton

MK mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk sengketa Pilpres, setelah penyerahan kesimpulan kemarin.


KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka setelah Pilpres 2024, IM57+ Institute Soroti Kejanggalan

IM57+ Institute telah memperingatkan sejak awal mengenai kejanggalan pada penanganan kasus Bupati Sidoarjo karena berpotensi dipolitisasi.


Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

3 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Masyarakat Sipil Desak Pengadilan Rakyat agar Ungkap Pelanggaran Pilpres 2024

Masyarakat sipil mendesak pelaksanaan Pengadilan Rakyat untuk mengungkap praktik tak lazim yang terjadi dalam pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024


Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

5 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.


Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Sebut Jokowi-Megawati Sulit Bertemu akibat Pecah Kongsi di Pilpres

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai sikap PDIP ke Jokowi tidak bakal melunak imbas persaingan di Pilpres 2024.