INFO NASIONAL - Kontestasi pemilihan presiden (pilpres) harus bisa menjaga kebhinnekaan. Jangan sampai persatuan dan kebhinnekaan hilang hanya gara-gara pilpres. Karena itu, kampanye pilpres harus dilakukan positif, tidak memprovokasi, tidak memfitnah, tidak menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.
“Pilpres ini harus kita jaga. Jangan sampai persatuan dan kebhinnekaan hilang hanya gara-gara pilpres. Jangan hanya gara-gara pilihan politik yang diekspresikan berlebihan dan kontra produktif bisa mengganggu kebhinnekaan, persatuan, persaudaraan sesama anak bangsa,” kata anggota MPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Menjaga Kebhinnekaan dalam Kampanye Capres,” di Media Center MPR/DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 28 September 2018. Turut menjadi pembicara anggota MPR Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan pengamat dari UIN Ady Prayitno.
Baca Juga:
Abdul Kadir Karding menyebutkan, pada saat pilkada lalu, 40-50 persen konten yang beredar di media sosial adalah hoax dan fitnah. Bahkan ruang keagamaan terkadang dipakai untuk fitnah. “Hoax dan fitnah itu tidak boleh terjadi kalau persatuan dan kebhinnekaan ini kita mau jaga,” katanya.
Dalam konteks pilpres, kata Abdul Kadir Kading, kampanye dengan cara memfitnah, menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, tidak sesuai dengan kebhinnekaan. Karena itu, berkampenya harus diletakkan pada posisi menjaga dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam kaitan itu, Abdul Kadir Karding menyatakan, media baik media mainstream dan media sosial berperan penting. Sebab, media yang menyebarkan informasi. “Pilpres ini harus menjadi ajang edukasi politik,” ujarnya.
Baca Juga:
Anggota MPR dari Fraksi PKS Jazuli Juwaini sependapat dengan Abdul Kadir Karding. Menurut Jazuli, hoax dan persekusi orang yang berbeda pilihan bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, eksploitasi SARA juga bisa menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebhinnekaan. “Kuncinya adalah kita harus mengembangkan toleransi, yaitu menghormati perbedaan-perbedaan yang ada,” ucapnya.
“Ketika toleransi dilaksanakan secara benar dan jujur dalam kehidupan bernegara dalam pilpres dan pemilu, maka kekhawatiran perpecahan tidak akan terjadi di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Ady Prayitno mengatakan bahwa UU Pemilu sudah mengatur larangan-larangan dalam kampanye. Dalam pasal 63 terdapat 11 larangan kampanye termasuk sanksi hukumnya. Misalnya, tidak boleh menghina suku dan agama tertentu, tidak boleh berkampanye di tempat-tempat ibadah atau tempat pendidikan. “Bagaimana menjaga kebhinnekaan dalam kampanye, maka harus patuh dan taat dengan undang-undang. Kalau aturan ini dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab maka tidak muncul masalah dalam kampanye,” katanya.
Sedangkan untuk menciptakan kampanye yang tidak merusak kebhinnekaan, lanjut Adi Prayitno, maka diperlukan pendekatan terhadap elit-elit politik. “Elit politik ini harus dipantau. Sebab elit politik yang mengendalikan tim sukses. Elit ini bisa meredam isu-isu yang mengganggu kebhinnekaan dan mengurangi resistensi dan konflik,” ujarnya. (*)
