Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cak Imin Mengajak Komponen Masyarakat Jaga Ideologi Berbangsa dan Bernegara

image-gnews
Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan anggota PW Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah di UTC Jalan Kelud Semarang, Jumat, 28 September 2018.
Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan anggota PW Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah di UTC Jalan Kelud Semarang, Jumat, 28 September 2018.
Iklan

INFO NASIONAL - Di hadapan anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jawa Tengah,  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengajak semua komponen masyarakat menjaga ideologi berbangsa dan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Karena, ideologi itulah yang terbukti mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari pertikaian serta perpecahan.

"Apa yang ditetapkan para pendiri bangsa sudah melalui pemikiran yang sangat panjang. Bukan hanya masa itu saja yang dipikirkan, melainkan juga masa kini dan yang akan datang," katanya saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan anggota PW Fatayat NU Provinsi Jawa Tengah di UTC Jalan Kelud, Semarang, Jumat, 28 September 2018.

Muhaimin mengatakan para pendiri bangsa, yang di dalamnya terdapat para ulama, sadar bahwa mayoritas bangsa Indonesia terdiri atas umat muslim. Namun mereka juga sadar bangsa Indonesia ini bukan terdiri atas umat Islam saja, tapi juga Nasrani, Hindu, juga Buddha. Semua harus mendapat tempat serta kesempatan yang sama.

Karena itu, meski berhasil merumuskan piagam Jakarta, rumusan itu tidak digunakan. Bahkan para ulama ikhlas menarik kembali Piagam Jakarta itu dan menggantinya dengan Pancasila yang dikenal sekarang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini dilakukan karena para ulama sadar, bangsa Indonesia yang baru didirikan itu harus dipertahankan, tidak boleh bubar karena penganut agama Nasrani, Hindu, dan Buddha merasa tidak termasuk dalam rumusan naskah Piagam Jakarta," ujarnya.

Menurut Muhaimin, banyak bangsa yang terancam pecah karena tidak memiliki ideologi yang kuat. “Karena itu, bangsa Indonesia harus bersyukur memiliki ideologi dan dasar negara yang kuat serta sudah dipikirkan untuk masa sekarang dan yang akan datang,” tuturnya. (*)

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.