JK Minta Komitmen PBB Selesaikan Konflik Palestina - Israel

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, AS, Kamis, 27 September 2018. REUTERS/Eduardo Munoz

    Suasana saat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pidato dalam sidang umum PBB ke-73 di Markas Besar PBB, New York, AS, Kamis, 27 September 2018. REUTERS/Eduardo Munoz

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyoroti konflik di Palestina saat menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis, 27 September 2018. Dia meminta komitmen PBB untuk menyelesaikan konflik tersebut.

    Baca: Wapres JK: PBB akan Usang Jika Tak Melakukan Reformasi

    JK mengatakan, ancaman konflik semakin nyata dengan penetapan status quo Yerusalem. Nyawa jutaan pengungsi Palestina dipertaruhkan dalam kondisi tersebut.

    "Situasi kemanusiaan semakin buruk dari hari ke hari. Situasi saat ini tidak hanya membahayakan proses perdamaian, namun juga menghancurkan harapan rakyat Palestina dan harapan kita semua untuk negara Palestina merdeka," katanya seperti dilansir keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden.

    Menurut JK, komunitas internasional tak bisa lagi terus diam. PBB harus mendorong negosiasi sesegera mungkin untuk memberi solusi bagi kedua negara. Dia mengatakan, komitmen PBB akan dipertanyakan jika PBB tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut.

    JK mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN selama ini telah menjalankan komitmen perdamaian. Dia menilai upaya tersebut bisa juga diterapkan di Timur Tengah. JK memastikan Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. "Sampai hari Palestina benar-benar merdeka," ujarnya.

    Baca: JK dan Susi Hadiri Panel Tingkat Tinggi Ekonomi Laut di New York

    Indonesia sendiri tak hanya membantu perdamaian di Palestina. Di tingkat global, Indonesia mendapat kehormatan untuk berkontribusi menjaga perdamaian dengan menerjunkan lebih dari 3.500 personel di sembilan misi PBB. Indonesia menjadi negara dengan kontribusi tentara dan polisi terbesar ke-8.

    JK menyatakan Indonesia siap menerjunkan 4 ribu pasukan pemelihara perdamaian pada 2019. Indonesia akan meningkatkan proporsi pasukan perempuan. Operasi pemelihara perdamaian PBB, kata JK, harus terus menjadi usaha unggulan PBB. Dia meminta agar kapasitasnya terus ditingkatkan.

    Upaya lain untuk menjaga perdamaian dunia adalah dengan tidak memberi tempat bagi negara yang mendukung atau menjadi bagian dari tindakan separatis di negara lain dalam sistem PBB. "Indonesia tidak akan pernah mentolerir negara yang merusak integritas teritorial negara lain," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.