Visa Rizieq Shihab Habis, Ini Aturan Keimigrasian di Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, mengatakan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sudah tak memiliki izin tinggal di Arab Saudi ketika masa berlaku visa-nya habis sejak akhir Juli lalu. Menurut dia, WNI yang tak memiliki visa dapat bermasalah dengan bagian keimigrasian Arab Saudi.

Baca juga: KBRI Riyadh Belum Terima Laporan Pencekalan Rizieq Shihab

"WNI yang tak berdokumen lengkap visa atau iqomah akan terjaring ketika ada operasi keiimgrasian (jawazat)," ujar Agus dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 28 September 2018.

Dalam penelusuran KBRI Riyadh, visa yang digunakan Rizieq Syihab untuk berada di Arab Saudi telah melewati batas waktu sejak 20 Juli 2018. Rizieq diketahui menggunakan visa ziyarah tijariyyah atau visa kunjungan bisnis yang tidak bisa digunakan untuk kerja.

Visa bernomor 603723XXXX ini bersifat multiple untuk beberapa kali keluar masuk dan berlaku satu tahun dengan izin tinggal 90 hari per entry. Visa Rizieq Shihab sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa nomor 603724XXXX hingga intiha’ al-iqamah atau akhir masa tinggal pada 20 Juli 2018.

Menurut Agus, hukum di Arab Saudi berlaku sangat tegas dan bersifat mutlak ketika ada pelanggaran keimigrasian di negara tersebut. Dia mengatakan ekspatriat dapat dideportasi ke negara asalnya jika melanggar aturan keimigrasian Arab Saudi. "Kerajaan Arab Saudi adalah negara paling sibuk di dunia dalam melakukan operasi deportasi bagi WNA para pelanggar keimigrasian," katanya.

Agus menjelaskan bentuk deportasi seorang ekspatriat diikuti dengan beberapa sanksi imigrasi. Salah satunya, seorang ekspatriat dapat dilarang masuk ke Arab Saudi selama 5 hingga 10 tahun. "Bahkan ada yang skema pelarangan seumur hidup memasuki wilayah Arab Saudi," ucapnya.

Agus menuturkan proses deportasi ini selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi. Penahanan ini dimaksudkan untuk menunggu proses pemulangan yang waktunya dapat mencapai satu tahun.

Selain itu, kata Agus, pendeportasian tidak bisa dilaksanakan jika seorang pelanggar imigrasi masih terkait masalah hukum di Arab Saudi. Permasalahan hukum tersebut bisa berupa denda lalu lintas hingga pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme dan lainnya. "Untuk pelanggaran berat maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di Kerajaan Arab Saudi," tuturnya.

Baca juga: Dubes: Rizieq Shihab Sudah Tak Punya Izin Tinggal di Arab Saudi

Agus mengatakan KBRI Riyadh siap memberikan pendampingan jika Rizieq mengalami permasalahan hukum di Arab Saudi, baik yang terkait dengan keimigrasian atau pun yang lain. Pendampingan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. "KBRI akan selalu menghadirkan negara guna melindungi seluruh WNI di Kerajaan Arab Saudi," katanya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab dikabarkan dicekal oleh keimigrasian Arab Saudi untuk keluar negara tersebut. Rizieq disebut telah dicekal sebanyak tiga kali.