INFO JABAR-- Pemerintah dan para pelaku bisnis Inggris mendukung visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memimpin Jawa Barat. "Visi misi yang bagus untuk Jabar ," ujar Dubes Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik usai bertemu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 27 September 2018.
Dalam pertemun selama sejam itu, Ridwan Kamil dan Moazzam Malik antara lain membahas masalah infrastruktur, pelatihan Bahasa Inggris untuk para ulama dan e-procurement.
Kedutaan Besar Inggris di Indonesia rencananya akan meluncurkan kampanye “English for Indonesia” pekan depan. Ini sejalan dengan program pelatihan Bahasa Inggris yang akan diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada para ulama.
“Harapannya bagaimana cara mendukung usaha pengajaran Bahasa Inggris untuk para santri dan ulama juga," kata Dubes Malik.
Sementara untuk e-procurement, tambah Dubes Malik, Inggris akan membagi pengalamannya kepada Jawa Barat di bidang pengadaan barang dan jasa secara online ini. Tujuannya untuk menekan risiko korupsi.
"Jadi untuk membagi pengalaman Inggris di bidang procurement secara digital untuk mengendalikan risiko-risiko korupsi. Tapi juga untuk memastikan value from money untuk tax pay," ujarnya.
Sementara Gubernur Emil menuturkan, program pelatihan Bahasa Inggris untuk ulama ini merupakan bagian dari program English for Indonesia yang digelar Kedutaan Besar Inggris. Para ulama yang mengikuti program ini ada kemungkinan dikirim ke Inggris untuk berdakwah.
"English for Indonesia ya ada macam-macam. Tapi yang menjadi perhatian publik adalah pelatihan Bahasa Inggris ulama, ada kemungkinan ulamanya juga dikirim ke Inggris," tuturnya.
Sedangkan untuk kerjasama e-procurement, kata Emil, mencakup skala yang lebih luas atau global. Jadi, nantinya Jabar akan memanfaatkan produk-produk dan teknologi yang dijual di e-katalog Inggris.
"Tidak hanya e-katalog yang ada di lokal tapi skala global, sehingga produk-produk Inggris dan teknologinya bisa kita beli langsung dengan asas yang baik, mudah, dan transparan," ujar mantan Wali Kota Bandung itu. (*)