Kubu Jokowi: Terlalu Jauh Kaitkan Pencekalan Rizieq dengan Pemilu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjend PKB, Abdul Kadir Karding usai membuat laporan terhadap Yahya Waloni atas dugaan pencemaran nama baik calon wakil presiden Ma'aruf Amin, di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Sekjend PKB, Abdul Kadir Karding usai membuat laporan terhadap Yahya Waloni atas dugaan pencemaran nama baik calon wakil presiden Ma'aruf Amin, di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat 21 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi- Ma'ruf), Abdul Kadir Karding, mengatakan pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan ihwal dugaan pencekalan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh imigrasi Arab Saudi.

    "Saya kira tidak tepat kalau dicampuradukan atau dikaitkan dengan pemerintah Indonesia. Masing-masing negara punya indepedensi, berdaulat atas dirinya sendiri," kata Karding di Posko Cemara, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 September 2018.

    Baca: Novel Bamukmin: Pencekalan Rizieq Shihab Pesanan dari Indonesia

    Karding menegaskan Indonesia tidak ingin ikut campur terhadap urusan pemerintah Arab Saudi. Ia menilai ada oknum yang sengaja mengaitkan pencekalan Rizieq agar memiliki dampak terhadap Pilpres 2019. Menurut Karding hal itu terlalu jauh. "Nah ini terlalu jauh ya, terlalu jauh," kata Karding.

    Pada 25 September, Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Nasrullah Nasution mengatakan Rizieq tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicegah keluar dari Arab Saudi. Mereka meminta perlindungan pada Wakil Ketua DPR Fadli Zon. 

    Fadli Zon berencana mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan. Ia akan meneruskan keterangan yang dia terima dari FPI dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama kepada para pejabat itu.

    Simak: Kemenkumham Bantah Intervensi Pencekalan Rizieq Shihab

    Nasrullah Nasution mengatakan Rizieq merasa gerak-geriknya selalu diawasi. Kecurigaan itu menguat setelah Kepolisian Indonesia menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penistaan Pancasila dan kasus chat mesum yang menjerat Rizieq.

    Menurut Nasrullah, kecurigaan diawasi itu tambah menguat lagi setelah Rizieq Shihab bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais.

    Namun Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Polri tidak memiliki kewenangan ihwal pencekalan terhadap Rizieq.

    "Kami tidak bisa intervensi, itu kewenangan Arab Saudi, di luar kewenangan kami. Apalagi polisi Indonesia kita tidak bisa ikut campur dengan polisi sana (Arab Saudi)," kata Setyo melalui pesan singkat, Kamis, 27 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.