Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isu Agama Dianggap Tak Laku Lagi di Pilpres 2019

image-gnews
Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, tertawa bersama saat berbincang di sela acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. REUTERS/Darren Whiteside
Dua calon presiden, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, tertawa bersama saat berbincang di sela acara Deklarasi Kampanye Damai di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. REUTERS/Darren Whiteside
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, memprediksi isu-isu identitas yang berkaitan dengan agama, suku, dan ras dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019 tak laku lagi. Bila dibandingkan dengan pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu, setiap kubu memiliki inovasi isu untuk saling menyerang secara politik.

Baca: Pesan Prabowo untuk Go Prabu: Jangan Merusak Golkar

"Mengapa isu identitas tidak dimainkan? Karena sekarang nyaris isu itu variabelnya tak sekuat waktu pilgub DKI," ujar Arya saat ditemui seusai diskusi Darurat Pemilu 2019 di Auditorium Centre CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018.

Menurut Arya, setiap kubu mulai sadar bahwa efek isu politik identitas tidak cukup kuat mendulang suara. Buktinya, kata dia, selama tiga tahun, elektabilitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto cukup stagnan meski isu sensitif itu sempat dimainkan.

Dalam survei yang dihimpun CSIS, Jokowi mendulang suara 50,9 persen pada 2017. Angka ini naik dari dua tahun sebelumnya, tapi tak terlampau signifikan. Data elektabilitas Jokowi pada 2015 dan 2017 berturut-turut 36,1 persen dan 41,9 persen.

Adapun angka elektabilitas Prabowo juga tak terkerek tajam. Pada 2015, mantan Danjen Kopassus itu memiliki pendukung 28 persen. Lantas pada 2016 berjumlah 24,3 persen dan pada 2017 sebesar 25,8 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jokowi Minta Caleg PPP Perkuat Serangan Darat

Bila isu politik identitas eksis berpengaruh terhadap suara pemilih, Arya melanjutkan, tak mungkin suara kedua calon presiden ini landai dalam tiga tahun. Arya menduga ada isu lain yang lebih menarik dimainkan ketimbang soal agama, ras, atau suku.

"Isu ekonomi saya rasa lebih signifikan efeknya," ucapnya. Pergeseran ini terjadi karena tren konsentrasi publik berubah. Kini orang lebih rasional memikirkan persoalan melambungnya harga sembilan bahan pokok dan menguatnya dolar.

Isu baru ini menjadi tantangan untuk kedua pasangan calon, khususnya inkumben. Sebab, sang penantang, kubu Prabowo - Sandiaga, mulai bergerak memainkan isu tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan Sandiaga menyentil ekonomi lemah dengan sejumlah istilah yang merakyat, semisal tempe saset dan tempe setipis kartu anjungan tunai mandiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

9 hari lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

36 hari lalu

Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.


Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

36 hari lalu

Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi saat berbincang di sela sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?


Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

37 hari lalu

Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra pimpin tim pembela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk hadapi sengketa di MK. Pilpres 2019, ia kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.


Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

39 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo (kanan) saat bersalaman dengan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019.  Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Kilas balik rivaitas Prabowo dan Jokowi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Akhiornya, kompetitor jadi kolaborator.


Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

51 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berpelukan usai Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Debat terakhir berlangsung hangat dan tidak sepanas sebelumnya.. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

Mahfud Md fokus menjaring suara di Jawa Timur. Masyarakat di sana sekarang merindukannya sebagai cawapres yang sempat gagal dipilih Jokowi pada 2019.


Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

53 hari lalu

Hasil quick count sementara lembaga survey Indikator di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Quick count dilakukan di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Friski Riana
Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

Menjelang Pemilu 2024, akan mulai bermunculan lembaga quick count atau hitung cepat perolehan suara paslon. Berikut penjelasan dan mekanismenya


Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

24 Januari 2024

Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) melakukan bongkar-muat paket bantuan sosial tahap II dari Presiden Jokowi di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. Pemerintah pusat menyalurkan 276 paket sembako kepada warga terdampak PSBB di wilayah tersebut. TEMPO/Nita Dian
Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

Jokowi giat bagi-bagi bansos menjelang Pemilu 2024. Ke daerah mana saja dibagikan? Begini kata CSIS, ada kaitannya dengan Pemilu 2024?


Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

23 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

Sejumlah pihak menanggapi pernyataan Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan program food estate singkong tak semuanya gagal.


Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

23 Januari 2024

Foto kombinasi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (kiri) dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

Klaim Gibran soal keberhasilan food estate Gunung Mas menuai respons dari Walhi, Greenpeace, dan CSIS. Begini kata mereka.