Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Novel Bamukmin: Pencekalan Rizieq Shihab Pesanan dari Indonesia

image-gnews
 Rizieq Shihab. REUTERS/Beawiharta
Rizieq Shihab. REUTERS/Beawiharta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam Novel Bamukmin menjelaskan soal pencekalan terhadap Rizieq Shihab oleh otoritas Arab Saudi. Novel mengatakan pimpinan Front Pembela Islam itu sebelumnya tiga kali dilarang pergi ke Malaysia untuk menyelesaikan disertasi doktoralnya.

Baca: Imigrasi Arab Saudi Tolak Rizieq Shihab Pulang ke Indonesia

"Per Juli tanggal 8, 12, dan 19, itu tiga kali gagal untuk penerbangan Jeddah ke Kuala Lumpur," kata Novel saat dihubungi Tempo, Rabu, 26 September 2018.

Novel menduga pencekalan terhadap Rizieq Shihab oleh Arab Saudi karena ada pesanan dari pemerintah Indonesia. Menurut dia, pemerintah Indonesia memiliki agenda agar Arab menahan Rizieq saat masa berlaku visanya habis.

"Karena persyaratan untuk tinggal di sana memang sebelum visa habis, harus keluar dulu dari negara itu, karena visanya kunjungan wisata," ujar Novel.

Novel mengatakan, seandainya pada Juli lalu Rizieq mendapat izin ke Malaysia, pemimpin FPI itu berencana melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Namun, kata Novel, kepulangannya menjadi sulit lantaran sekarang Rizieq tak bisa keluar dari Arab Saudi.

Baca: FPI Adukan Dugaan Pencekalan Rizieq Shihab ke DPR

Novel juga menduga pelarangan itu karena pemerintah Indonesia saat ini panik. Alasannya, Rizieq dianggap memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Jika Rizieq kembali ke Tanah Air, dia menambahkan, dapat mengancam pemerintah saat ini, yang ingin melanjutkan kekuasaannya hingga dua periode. "Ini yang ditakutkan, maka bagaimanapun akan dibikin Habib Rizieq enggak bisa balik," tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pencekalan terhadap Rizieq Shihab telah dilaporkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima pengaduan Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. "Terima kasih kepada Nasrullah Nasution mewakili tim advokasi GNPFU yang telah menyampaikan pengaduan dan permohonan perlindungan terhadap WNI atas nama Habib Rizieq. Kami terima sebuah bundle dengan gambar dan bukti audio visual," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menghadiri Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

Fadli mengatakan laporan dari Tim Advokasi GNPF Ulama itu, sebagai pengaduan masyarakat, akan diteruskannya kepada pihak-pihak terkait, seperti Menteri Luar Negeri, Kapolri, dan Kepala BIN. Hal itu, menurut dia, terkait dengan bagaimana bisa terjadi seorang WNI tidak bisa kembali karena diduga dicegah keluar dari Arab Saudi, yang telah berada di negara tersebut selama 1,5 tahun.

"Tentu saya kira jelas ini sebuah kasus. Ini biasanya kalau ada kasus overstay atau masalah lain justru dikembalikan atau dideportasi namun malah tidak boleh keluar," ujarnya.

Baca: Cerita Rizieq Shihab Tiga Kali Dicekal Imigrasi Arab Saudi

Menurut dia, apa yang dialami Rizieq agak aneh, termasuk yang disampaikan Tim Advokasi GNPF Ulama mencurigai adanya pesanan dari unsur dalam negeri di Indonesia, sehingga perlu diklarifikasi dan diselidiki kebenarannya. Dia mengatakan, kalau benar terjadi, sangat jelas ada pelanggaran konstitusi, dan dirinya akan menyampaikan kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Cegah Sekjen DPR dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Bedanya dengan Cekal dalam UU Keimigrasian

18 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
KPK Cegah Sekjen DPR dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Bedanya dengan Cekal dalam UU Keimigrasian

KPK cegah Sekjen DPR dan 6 orang lainnya ke luar negeri terkait kasus korupsi rumah dinas DPR. Apa perbedaan dengan cekal dalam UU Keimigrasian?


Cekal 7 Orang Dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Pimpinan KPK: Sudah Ada Tersangka

21 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Alexander Marwata, menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri, akan diberhentikan sementara pasca ditetapkan sebagai tersangka. TEMPO/Imam Sukamto
Cekal 7 Orang Dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR, Pimpinan KPK: Sudah Ada Tersangka

Kendati sudah menyampaikan cekal terhadap 7 orang dalam kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR, KPK belum merilis daftar para tersangka.


Demo Tolak Coldplay, Novel Bamukmin Cs Ancam Kepung Bandara

10 November 2023

Juru Bicara Gerakan Anti LGBT (Geranati-LGBT) Novel Bamukmin saat ikut memimpin aksi penolakan kedatangan Coldplay di Kedutaan Besar Inggris, Jumat, 10 November 2023. Massa menolak konser Coldplay yang akan digelar pada Rabu, 15 November mendatang karena dianggap membawa propaganda LGBT. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Demo Tolak Coldplay, Novel Bamukmin Cs Ancam Kepung Bandara

Demonstran yang menolak kedatangan Coldplay menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Inggris.


Massa Penolak Konser Coldplay Gelar Aksi dari Mabes Polri, Kedubes Inggris Hingga Kemenparekraf

10 November 2023

Massa aksi menggelar unjuk rasa penolakan kedatangan Coldplay di Kedutaan Besar Inggris, Jumat, 10 November 2023. Mereka menolak konser Coldplay yang akan digelar pada Rabu, 15 November mendatang karena dianggap membawa propaganda LGBT. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Massa Penolak Konser Coldplay Gelar Aksi dari Mabes Polri, Kedubes Inggris Hingga Kemenparekraf

Massa penolak konser Coldplay hari ini menggelar aksi unjuk rasa di empat lokai, di Mabes Polri, Kedubes Inggris hingga Kemenparekraf.


Cegah Febri Diansyah cs ke Luar Negeri, KPK Ngaku Kantongi Indikasi Ganggu Penyidikan

10 November 2023

Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah dan mantan tim biro hukum KPK, Rasamala Aritonang (kiri), seusai memberikan keterangan sebagai saksi selama 7 jam, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Febri menerangkan dirinya diperiksa lantaran penyidik KPK menemukan dokumen berisi opini hukum yang disusun oleh dirinya dan Rasamala saat melakukan penggeledahan di salah lokasi terkait penyidikan perkara di Kementerian Pertanian. TEMPO/Imam Sukamto
Cegah Febri Diansyah cs ke Luar Negeri, KPK Ngaku Kantongi Indikasi Ganggu Penyidikan

"Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami pasti kami akan datang ke KPK," kata Febri.


KPK Cekal Syahrul Yasin Limpo hingga Cucunya, Begini Landasan Hukumnya

8 Oktober 2023

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan pada Kamis, 5 Oktober 2023 pukul 10.17 WIB. Ia akan berpamitan dengan para pegawai sebelum mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertanian. TEMPO/Riani Sanusi Putri
KPK Cekal Syahrul Yasin Limpo hingga Cucunya, Begini Landasan Hukumnya

KPK Cekal Syahrul Yasin Limpo hingga cucunya selama 6 bulan. Apa landasan hukumnya?


Imigrasi Bali Deportasi WNA Amerika Serikat yang Merusak Mobil Polisi

12 Juli 2023

Petugas Imigrasi berdiri di samping mesin autogate di area Keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 27 Januari 2023. Sebanyak lima mesin autogate terpasang di area keberangkatan dan lima mesin di area kedatangan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. dan dapat digunakan para pemegang paspor elektronik. Autogate dapat digunakan bagi pemegang paspor elektronik maupun nonelektronik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Imigrasi Bali Deportasi WNA Amerika Serikat yang Merusak Mobil Polisi

Selain dideportasi, pria berusia 44 tahun itu juga masuk daftar penangkalan Imigrasi ke wilayah Indonesia.


KPK Cegah Sekda Pemkot Bandung di Kasus Yana Mulyana

16 Mei 2023

(dari kiri) Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, Wali Kota Bandung Oded Danial, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengendarai sepeda motor listrik saat uji coba di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, 24 Februari 2021. Pemkot Bandung melakukan kerja sama pinjam pakai 22 unit sepeda motor listrik dengan PT HHP Energi Indonesia. TEMPO/Prima Mulia
KPK Cegah Sekda Pemkot Bandung di Kasus Yana Mulyana

Ada dugaan dari tim penyidik KPK bahwa Ema Sumarna memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengembangan kasus.


KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri dalam Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

26 April 2023

Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe, dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji sebesar Rp.1 miliar dan gratifikasi sebesar Rp.10 miliar terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri dalam Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap 4 orang berkaitan dengan kasus Lukas Enembe.


Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Pencekalan Dito Mahendra ke Luar Negeri Tepat

9 April 2023

Pihak swasta Mahendra Dito Sampurno, seusai menjalani pemeriksaan, setelah tiga kali mangkir untuk memenuhi panggilan penyidik, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota Komisi Hukum DPR Sebut Pencekalan Dito Mahendra ke Luar Negeri Tepat

KPK mengajukan surat pencegahan perjalanan luar negeri ke Imigrasi terhadap Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra.