Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TB Hasanuddin Minta Bantuan Fayakhun untuk Proyek Bakamla

image-gnews
Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan di Bakamla tahun anggaran 2016 Fayakhun Andriadi memberikan tanggapan atas keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. ANTARA
Terdakwa kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan di Bakamla tahun anggaran 2016 Fayakhun Andriadi memberikan tanggapan atas keterangan saksi saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa suap satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi mengatakan diminta mantan Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin untuk membantu proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla. Hasanuddin, kata Fayakhun, juga berjanji Komisi I akan membantu proyek Bakamla itu.

“Fayakhun akan diminta bantu-bantu karena Fayakhun ini di anggaran," kata Fayakhun menirukan ucapan Hasanuddin di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 26 September 2018. Permintaan bantuan dari Hasanuddin itu, kata Fayakhun, disampaikan saat Komisi Pertahanan DPR berkunjung ke Kantor Bakamla pada April 2016.

Baca: Saksi Sidang Sebut Setya Novanto Tahu Suap ...

Sedangkan permintaan Hasanuddin disampaikan kepada Fayakhun pada pertemuan meja bundar di kantor Bakamla. Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo.

Fayakhun didakwa menerima suap sebanyak US$911.480 dari Direktur PT Merial Esa, sebagai pihak yang menggarap proyek itu. Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: KPK Periksa Politikus Golkar dalam Kasus Suap ...

Menurut Fayakhun, Hasanuddin juga menyampaikan kepada Arie akan meminta Fayakhun membantu proyek pengadaan karena politikus Golkar itu anggota Badan Anggaran DPR. "Saya kemudian menyanggupi membantu Bakamla di meja bundar itu, sesuai dengan (permintaan) Pak Hasanuddin," kata Fayakhun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

9 hari lalu

Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]
Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Gudmurah Ciangsana Meledak, Anggota DPR Soroti Usia Gudang Amunisi

24 hari lalu

TB Hasanuddin. Wikipedia
Gudmurah Ciangsana Meledak, Anggota DPR Soroti Usia Gudang Amunisi

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, merespons soal gudang amunisi di Ciangsana, Kabupaten Bogor yang meledak pada Sabtu malam.


TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum

56 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat mengikuti rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum

T.B. Hasanuddin menilai pemberian gelar jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak punya dasar hukum.


Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

59 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. ANTARA
Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

Sejumlah tokoh PDIP buka suara soal kesiapan partai ini ajukan hak angket DPR. Ini kata Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly.


Bakamla dan Amerika Serikat Resmikan Pusat Pelatihan Maritim di Batam

31 Januari 2024

Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) dan Amerika Serikat (AS) meresmikan Pusat Pelatihan Maritim Anambas di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (29 Januari 2024). (ANTARA/Jessica Allifia/rst)
Bakamla dan Amerika Serikat Resmikan Pusat Pelatihan Maritim di Batam

Peresmian Pusat Pelatihan oleh Bakamla ini dilakukan setelah ada penandatanganan Rencana Kerja Bilateral Keamanan Maritim pada 8 November 2023


Ini Hasil Pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Fumio Kishida di Jepang

16 Desember 2023

Presiden Indonesia Joko Widodo, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, bersiap menghadiri pertemuan mereka di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, Sabtu, 16 Desember 2023. Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
Ini Hasil Pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Fumio Kishida di Jepang

Pertemuan Jokowi dan PM Jepang Fumio Kishida menghasilkan hibah miliaran untuk Bakamla hingga percepatan pembangunan MRT.


Segini Harta Kekayaan Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah yang Baru Dilantik

13 September 2023

Laksdya TNI Irvansyah saat dilantik menjadi Kepala Bakamla di Istana Negara Jakarta, Rabu, 13 September 2023. Irvansyah menggantikan Laksdya TNI Aan Kurnia yang memasuki masa pensiun. Sebelum diangkat menjadi Kabakamla, Irvansyah menjabat sebagai Pangkogabwilhan I. TEMPO/Subekti.
Segini Harta Kekayaan Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah yang Baru Dilantik

Harta kekayaan Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah per 31 Desember 2022 mencapai Rp5 miliar


Jokowi Lantik Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah

13 September 2023

Presiden Joko Widodo melantik kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI yang baru Laksamana Madya Irvansyah di Istana Negara, Jakarta,  pada Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lantik Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah

Presiden Jokowi melantik kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI yang baru Laksamana Madya Irvansyah di Istana Negara, Rabu, 13 September 2023.


Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

21 Agustus 2023

Ketua Dewan Pembina Relawan Juragan TB Hasanuddin didampingi Ketua Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Mohammad Sholeh dan Bendahara DPC PDIP Kota Depok Yuni Indriani usai deklarasi di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

Alih-alih ramai menjadi pro dan kontra, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar BPK mengaudit program Food Estate Kemenhan.


Alasan Relawan Juragan Fokus Menangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Banten

5 Juni 2023

Koordinator Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Muhammad Sholeh saat sambutan dalam deklarasi Relawan Juragan Wilayah Kota Depok di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Alasan Relawan Juragan Fokus Menangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Banten

Relawan Juragan akan fokus menangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Banten dengan strategi silent.