Tidak Lagi Bagikan Sepeda, Jokowi: Kami Hindari Polemik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswa mengambil sepeda hadiah dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. Dalam kunjungannya Jokowi membagikan Kartu Asistensi Penyandang Disabilitas, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. TEMPO/Subekti

    Seorang siswa mengambil sepeda hadiah dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. Dalam kunjungannya Jokowi membagikan Kartu Asistensi Penyandang Disabilitas, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak lagi membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat saat kunjungan kerja. Ia menjelaskan hal ini demi menghindari kontroversi di tengah masyarakat karena saat ini sudah masuk masa kampanye pilpres 2019.

    "Ya dilihat, ya. Kalau aturannya masih belum jelas, nanti malah menimbulkan polemik. Saya kira kami hindari lebih baik," kata Jokowi seusai membuka Pekan Purnabakti Indonesia (PPI) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 25 September 2018.

    Baca: Jadi Calon Presiden, Jokowi Tak Lagi Bagi-bagi Sepeda

    Saat membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat di lapangan stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pagi tadi, Jokowi tidak membagikan sepeda seperti kebiasaannya saat kunjungan kerja. Biasanya Jokowi memberi kuis berhadiah sepeda kepada warga yang berani ke atas panggung dan bisa menjawab pertanyaan darinya.

    Dalam acara itu, Jokowi memang sempat menantang warga yang hadir untuk maju ke panggung. Namun ia menyampaikan tidak akan ada hadiah sepeda. "Sekarang saya tanya, ada yang berani maju enggak. Tapi enggak ada sepeda," katanya disambut tawa para warga. "Mulai kemarin kami tidak boleh lagi beri sepeda. Senengnya bapak ibu diberi sepeda kan? Tapi karena enggak boleh enggak ada lagi deh yang maju."

    Baca: Masa Kampanye, KPU Sebut Jokowi Bisa Pakai Pesawat Kepresidenan

    Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengundang pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberi arahan kepada jajarannya tentang batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan digunakan oleh Jokowi yang kini berstatus sebagai calon presiden. KPU menyampaikan bahwa fasilitas yang melekat 24 jam kepada presiden tanpa memandang statusnya sebagai peserta pemilu hanyalah pengamanan, kesehatan, dan protokoler.

    Terkait kebiasaan Jokowi yang suka membagikan sembako, hadiah, atau sepeda saat kunjungan kerja, KPU minta pihak istana berhati-hati agar tidak melanggar aturan. "Prinsipnya bahwa kalau itu tujuannya memang melekat pada agenda kenegaraan, itu harus dipertimbangkan dengan baik," kata Kepala Biro Teknis KPU Nur Syarifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 September 2018.

    Baca: Video Viral Keluarga Khong Guan Soal Angka Kemiskinan Era Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.