Anggaran 2019 Turun, BKKBN Gelar Konsolidasi Perencanaan Program

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembukaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun Anggaran 2019 oleh BKKBN di Solo,  Senin,  24 September 2018.

    Pembukaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun Anggaran 2019 oleh BKKBN di Solo, Senin, 24 September 2018.

    INFO NASIONAL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN) II program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun Anggaran 2019 bertema "Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Program KKBPK". Kegiatan diselenggarakan pada 24-28 September 2018 di Hotel Best Western Solo, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan dibuka Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal.

    Dalam laporannya di acara pembukaan pada Senin malam, 24 September 2018, Kepala Biro Perencanaan BKKBN sekaligus Ketua Panitia acara, Siti Fathonah mengatakan bahwa kegiatan yang dihadiri 500 peserta BKKBN seluruh Indonesia ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan KOREN I yang telah dilaksanakan melalui elektronik KOREN (e-KOREN) pada 25-31 Mei 2018 lalu.

    E-KOREN adalah metode penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dilakukan secara efisien, efektif dan transparan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh BKKBN untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, konsultasi, diskusi, serta review RKA-K/L dengan pendampingan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

    Sementara, Nofrijal saat membacakan sambutan dari Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo mengingatkan kembali arahan yang disampaikan oleh Presiden RI pada saat pembukaan MUSRENBANG Nasional 2019, bahwa perencanaan harus fokus dengan prioritas dan berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Sehingga Presiden saat itu meminta untuk memilih dan memilah program dan kegiatan mana yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai output dan dilaksanakan secara efisien.

    Pagu anggaran BKKBN Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp 3,79 triliun. Terdapat penurunan anggaran yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan total pagu indikatif tahun 2018 sebesar Rp 832 miliar. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2018, maka terdapat penurunan sebesar Rp 920 miliar. Jika dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp 3 79 triliun, sudah termasuk Rp 2,27 triliun untuk belanja gaji dan layanan perkantoran, maka praktis hanya tersisa Rp 1,5 triliun anggaran untuk belanja operasional 3 program generik (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur, Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerja Sama Internasional) dan 1 program teknis (Program KKBPK/Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

    "Jadi, penghematan anggaran di tahun 2019 menuntut kita untuk lebih kreatif mencari dan membuka peluang sumber pendanaan yang tidak hanya bergantung pada APBN, namun juga harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD, APBDesa atau public private partnership," ujar Nofrijal saat membacakan sambutan Plt. Kepala BKKBN.

    Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) BKKBN tahun 2017 menunjukkan capaian kinerja BKKBN yang gemilang pada tiga indikator. Pertama, penurunan angka total fertilitas yang berhasil ditekan sampai dengan 2,4. Kedua, penurunan tingkat putus pakai yang berada pada level 22,3%. Ketiga, peningkatan KB MKJP yang berhasil mencapai 21,5%.

    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam sambutan selamat datang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pembukaan KOREN II, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Dia berharap akan dihasilkan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas sesuai dengan pendekatan perencanaan dan prinsip penganggaran, yaitu “Money Follow Program Priority".

    BKKBN juga akan terus mendukung prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar melalui lima output prioritas. Pertama, proyek pengelolaan permintaan dan pemenuhan kebutuhan alokon di faskes dan khusus Provinsi DKI Jakarta. Kedua, peningkatan promosi dan konseling kespro berbasis komunitas. Ketiga, proyek penyiapan perencanaan kehidupan keluarga bagi remaja. Keempat, proyek peningkatan promosi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Perhatian khusus pada proyek penguatan dan pengembangan Kampung KB yang sebelumnya termasuk ke dalam salah satu output prioritas yang mendukung prioritas nasional, untuk sementara pada 2019 ditunda target pencanangannya di 7.676 desa. Target pencanangan 600 kampung desa di desa stunting di 2019 dimajukan ke 2018 sehingga berjumlah 1600 Kampung KB di desa stunting di 2018.

    Terkait dengan pagu anggaran BKKBN tahun 2019, BKKBN telah merumuskan kebijakan program dan anggaran. Di antaranya adalah : 1) Memprioritaskan pelaksanaan 5 kegiatan dengan tagging pro PN baik dari aspek mutu pelaksanaan kegiatan sebagai penerapan dari prinsip value for money; 2) Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara nasional mencakup pil, suntik, kondom, safety box dan alat suntik sekali pakai sementara tidak dapat dipenuhi ; 3) Integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK perlu menjadi perhatian; 4) Peringatan hari keluarga nasional agar dapat ditekankan pada pemberian penghargaan kepada para Pimpinan Daerah yang memiliki komitmen dan kontribusi bermakna dalam program KKBPK; 5) Penguatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) perlu terus dilakukan bersamaan dengan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020; 6) Pelaksanaan anggaran penggerakan untuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, pencabutan implan dan komplikasi agar dapat tersegmentasi dengan memfokuskan pada Pasangan Usia Subur yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan pembiayaan apapun; 7) Memastikan keberlangsungan sumber-sumber pendanaan program KKBPK di daerah; 8) penguatan terhadap pengawasan mandiri atau mitigasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi memiliki risiko.

    Hadir juga dakam acara ini Pejabat Tinggi Madya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker BKKBN (Pusat), mitra kerja lintas sektor dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI serta mitra kerja pembangunan dari UNFPA dan JH-CCP. Kemudian Pejabat Tinggi Pratama di BKKBN (Pusat), Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Perwakilan BKKBN Provinsi beserta jajarannya, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala OPD-KB Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, Kepala OPD Pengendalian Penduduk dan KB Keresidenan Surakarta, Perencana Komponen BKKBN, Pejabat Fungsional, dan Auditor BKKBN (Pusat). (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.