Amien Rais Ingatkan Tak Gunakan Kekuatan Asing di Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais menghadiri acara Ijtima' Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan ada lima poin yang dapat mewujudkan Pemilu 2019 berjalan damai, transparan, dan penuh sopan santun yang tinggi.

    Baca juga: Amien Rais: Jika Abdul Somad Cawapres Prabowo, Umat Islam Pecah

    "Pertama, mari kita bertekad tidak mengajak kekuatan asing mencampuri urusan pileg dan pilpres kita," kata Amien dalam acara ramah tamah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandiaga di Gedung Smesco, Jakarta, Ahad, 23 September 2018.

    Dia mengatakan selama ini Indonesia tidak pernah menggunakan kekuatan asing dalam urusan Pemilu sehingga jangan sekali-sekali menggunakannya di Pemilu 2019.

    Menurut dia, kalau itu dilakukan maka akan menjadi skandal dan aib bagi bangsa Indonesia.

    "Kedua, hindari politik uang karena menghina rakyat dan bangsa kita, sebuah nasib bangsa lima tahun kedepan hanya ditentukan ratusan ribu rupiah," ujarnya.

    Dia mengajak koalisi Prabowo-Sandiaga untuk mengawasi praktek politik uang dan kalau menemukannya serahkan kepada pihak kepolisian.

    Ketiga menurut dia, TNI dan Polri harus bersikap netral dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden karena kalau tidak netral maka akan sangat berbahaya.

    Dia mengingatkan TNI dan Polri harus membaca kembali pasal 30 UUD 1945 bahwa TNI menjadi bagian dari pertahanan nasional dan Polri menjadi tulang punggung keamanan nasional.

    "Jadi kami ingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai sedetik pun TNI-Polri terlibat dalam urusan pileg dan pilpres. Ini amat berbahaya," ujarnya.

    Keempat menurut dia, sistem Informasi dan Teknologi (IT) KPU harus benar-benar aman sehingga agar tidak terjadi gangguan "kesehatan" di Pemilu 2019.

    Dia meminta tim koalisi Prabowo-Sandiaga mengawasi secara ketat IT KPU dengan melakukan audit forensik agar tidak kecurangan di Pemilu 2019.

    Baca juga: Amien Rais: Lupakan Jenderal Kardus dan Survei Tak Masuk Akal

    "Kelima, saya mengimbau kepada KPK jangan pernah menjadi alat politik. KPK harus menjadi alat penegak hukum, tidak boleh menjadi lembaga yang menghalangi keadilan," ujarnya.

    Dia mengkritik KPK bahwa kalau ada kasus yang terkait dengan koalisi pemerintahan, kasusnya bisa hilang atau dilindungi namun kalau terkait parpol lawan dikejar-kejar.

    Amien mengingatkan kepada KPK bahwa roda kehidupan berputar karena itu KPK harus menjalankan fungsinya sesuai landasan hukum dan menjunjung prinsip keadilan.

    "Kami akan buat perhitungan jika KPK tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan," katanya.

    Amien Rais mengatakan bahwa penguasaan media massa di Koalisi Prabowo -Sandiaga di posisi lemah namun akan kuat kalau bergantung pada kuasa Tuhan, seperti halnya di kontestasi Pilkada Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.