TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebenarnya sudah menempati tempat yang nyaman saat karnaval Pemilu Damai di Monas, Ahad, 23 September 2018.
Baca juga: SBY Walkout di Acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019
"Meskipun nomor 14 (nomor urut Demokrat dalam pemilu 2019), duduknya itu tidak dimulai dari nomor 1 tapi justru dari para ujung itu nomor 1 bergerak (di balik) sehingga nomor 14 berada di tengah," kata Hasto di posko Cemara, Jakarta, Minggu 23 September 2018.
Pengaturan nomor urut yang demikian, kata Hasto, membuat SBY memiliki posisi yang berdekatan dengan pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dengan demikian, lanjut Hasto, partai dengan nomor urut kecil seperti PKB dan PDIP harus rela mendapat bagian belakang dalam iring-iringan karnaval itu.
"Kami partai-partai dengan nomor urut kecil menerima dan kami juga berpikir positif terhadap hal tersebut. Kami sangat memahami karena design seperti itulah yang membuat beliau (SBY) nyaman," ujarnya.
Sebelumnya, SBY memprotes dan memilih meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, yang diselenggarakan KPU di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 23 September 2018.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan, SBY merasa tidak nyaman saat acara berlangsung. Pasalnya, relawan pendukung Jokowi sempat meneriaki rombongan SBY.
Baca juga: Deklarasi Kampanye Damai, Ibu-ibu Berebut Foto Bareng AHY
“Ketika kami melintas, rombongan pendukung Pak Jokowi meneriaki rombongan Pak SBY secara tidak patut, dan kami anggap itu perlakuan yang tidak sewajarnya,” ucap Ferdinand dalam acara deklarasi.
Merespons hal itu, SBY memprotes keras KPU sebagai penyelenggara dengan hengkang dari iring-iringan. Demokrat menilai KPU gagal menyelenggarakan acara ini.
KPU dinilai tidak adil karena membiarkan relawan Jokowi melanggar peraturan yang telah ditetapkan, yakni tidak membawa alat peraga kampanye. Menurut Demokrat, relawan tidak seharusnya ada di acara deklarasi kampanye damai tersebut. “Ini acara partai, bukan acara relawan,” tutur Ferdinand.
Terkait dengan hal ini, Hasto mengatakan apa yang dialami SBY merupakan sesuatu yang bisa terjadi di public space atau ruang publik. "Yurisdiksi KPU (Komisi Pemilihan Umum) itu kan yang di dalam pagar itu, di luar pagar memang menjadi di public space," ujar Hasto.
Di ruang publik, kata Hasto, tindakan masyarakat tidak selalu dapat diprediksi. Ia mengatakan masyarakat yang meneriakkan kata-kata dukungan untuk Joko Widodo atau Jokowi adalah sesuatu yang wajar terjadi di tempat umum.
"Karena wajar, ketika di public space, namanya rakyat mengelu-elukan Pak Jokowi. Itu sesuatu yang biasa terjadi," ujarnya.
