Jokowi Belum Terima Surat Pengunduran Din Syamsuddin

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI berpidato di depan Paus Fransiscus dan tokoh-tokoh agama dunia dalam forum Dialogue on Religion and Culture, di Assisi, Italia, Selasa, 20 September 2016.

    Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI berpidato di depan Paus Fransiscus dan tokoh-tokoh agama dunia dalam forum Dialogue on Religion and Culture, di Assisi, Italia, Selasa, 20 September 2016.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Pernyataan lisan untuk mundur pun belum ia dengar langsung.

    "Saya belum terima surat pengunduran dirinya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 22 September 2018.

    Baca: Ali Mochtar Ngabalin: Pengunduran Diri Din Syamsuddin Tak Tepat

    Jokowi juga belum bertemu dengan Din Syamsuddin. Ia memperkirakan baru akan bertemu dengan Din pada Senin, 25 September mendatang.

    Din Syamsuddin menyatakan telah mundur dari jabatannya pada Jumat malam, 21 September 2018. Surat pengunduran dirinya diserahkan seusai penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden.

    Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyatakan ingin netral dalam pemilihan presiden lantaran tak ingin menimbulkan perpecahan. Menurut Din, umat Islam saat ini telah terpecah karena perbedaan pilihan politik. "Sementara jabatan saya terlalu berkonotasi dekat sama seseorang (Jokowi)," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.

    Baca: Mundur sebagai Utusan Presiden, Ini Keinginan Din Syamsuddin

    Din ingin menjaga persatuan umat Islam dengan menarik diri dari pasangan calon mana pun. "Kalau saya berada di satu pihak, mereka tidak akan mau lagi (bersatu). Jadi lebih bagus saya berada di posisi netral," ucapnya.

    Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan keputusan Din. Ia mengatakan peran Din Syamsuddin sangat dibutuhkan dalam kondisi politik saat ini yang terpapar politik identitas. Din merupakan tokoh yang bisa diterima banyak kelompok agama sehingga bisa menjadi mediator masalah keagamaan.

    Dia juga menilai alasan Din Syamsuddin mundur tidak tepat. "Kalau umpama beliau mundur dengan alasan netralitas, sangat disayangkan karena utusan presiden kan maksudnya utusan negara. Tidak memihak," tuturnya saat dihubungi, Sabtu, 22 September 2018.

    Ali Ngabalin melanjutkan, keputusan Din mundur saat penetapan calon presiden dan wakil presiden justru berpotensi menimbulkan asumsi di masyarakat. "Orang bisa bicara macam-macam," katanya.

    Baca: Mundur dari Utusan Presiden, Din Syamsuddin Netral di Pilpres


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.