Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Usul Menteri Pesantren, Sandiaga Dititipi Kabinet Ramping

image-gnews
Calon wakil presiden Sandiaga Uno (kanan) sowan ke KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jalan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno (kanan) sowan ke KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jalan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Alam K.H. Syukron Makmun mengkritik ide calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin membentuk Kementerian Pesantren jika memenangi Pilpres 2019. Ia meminta calon Wakil Presiden Sandiaga Uno merampingkan kabinet.

Baca: Beredar 12 Nama Kandidat Tim Pemenangan Prabowo - Sandiaga

"Menteri Pesantren? Kan sudah ada Menteri Agama," kata Syukron di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jalan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018.

Menurut Syukron, direktorat-direktorat yang ada di bawah Kementerian Agama sudah cukup untuk membidangi urusan pesantren. Menambah kementerian baru, kata dia, justru berpotensi menambah pekerjaan yang tidak perlu.

Usulan pembentukan Kementerian Pesantren ini diungkapkan oleh calon wakil presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Masyarakat Aceh (Forkuma) di Hotel Hermes, Banda Aceh pada Rabu, 18 September lalu.

Ma'ruf mengatakan, ide itu muncul mengingat banyaknya jumlah pondok pesantren dan santri yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sebagai tahap awal, Ma'ruf mengatakan rencana itu bisa dimulai dari pembentukan Direktorat Pesantren.

"Mencari kerjaan mau bikin menteri lagi? Di Menteri Agama urusan pendidikan pesantren ada, urusan pendidikan perguruan tinggi ada, ya kan, yang pesantren ada," kata Syukron.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hari ini, calon wakil Presiden Sandiaga Uno bertemu dengan Syukron. Kepada Sandiaga, Syukron meminta ia merampingkan kabinet jika terpilih sebagai Wakil Presiden.

Syukron juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Ulama dan Habib. Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, Fuhab mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hari ini, Sandiaga menemui Syukron untuk meminta doa restu.

Syukron berkelakar, jika setiap bidang diurus langsung oleh menteri, bisa-bisa ada banyak kementerian di Indonesia. Dia mencontohkan, bisa jadi ada Menteri Pijat lantaran masyarakat masyarakat Indonesia gemar pijat. "Nanti usul lagi, selain Menteri Kesehatan ada Menteri Pijat," kata dia.

Simak juga: Kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Soal Sebutan Ulama Sandiaga Uno

Syukron berpendapat, struktur kabinet semestinya malah dirampingkan. Struktur yang kelewat gemuk, kata dia, berpotensi membuat pengeluaran negara bertambah besar. "Semakin bengkak menterinya, semakin besar anggaran belanjanya, betul atau tidak? Kalau perlu dirampingkan menteri itu," kata Syukron mengkritik ide Ma'ruf Amin.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

9 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

2 hari lalu

Film Kiblat. Instagram
Banjir Kritik Pedas, Berikut Kronologi Penolakan Film Kiblat

Poster film Kiblat menuai kecaman, dianggap kampanye hitam umat Islam.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Saat Sandiaga Jogging Lewat Depan Rumah Prabowo: Sore Pak Prabowo!

3 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kanan) lari pagi sebelum mengikuti senam sehat dan bazar sembako murah di Desa Ciharalang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat 15 Desember 2023.  Dalam kampanyenya Sandiaga Uno mengajak kepada simpatisan dan relawan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta berjanji akan menstabilkan harga sembako dan membuka lapangan kerja. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Saat Sandiaga Jogging Lewat Depan Rumah Prabowo: Sore Pak Prabowo!

Politikus PPP Sandiaga Salahuddin Uno berteriak menyapa Prabowo Subianto ketika melintasi rumah Ketua Umum Partai Gerindra itu.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Motif Penganiayaan Santri hingga Tewas di Jambi, Pelaku Ditagih Utang Rp 10 Ribu

4 hari lalu

Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta (Dua dari kiri), Kabid Humas Kombes Pol Mulia Prianto (tiga dari kiri) dan Kapolres Tebo I Wayan Arta (empat dari kanan) menyampaikan keterangan pers terkait hasil penyidikan kasus penganiayaan santri di Tebo, Sabtu, 23 Maret 2024. Foto: ANTARA/Tuyani.
Motif Penganiayaan Santri hingga Tewas di Jambi, Pelaku Ditagih Utang Rp 10 Ribu

Polda Jambi akirnya mengungkap motif penganiayaan yang menewaskan AH, 13 tahun, santri di salah satu ponpes di Kabupaten Tebo.


Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga Optimistis PPP Bisa Masuk Parlemen

4 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Hotel Fairmont di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 14 Maret 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Ajukan Gugatan ke MK, Sandiaga Optimistis PPP Bisa Masuk Parlemen

Kata Sandiaga soal gugatan PPP ke MK.


Pimpinan Pesantren di Trenggalek dan Anaknya Mengaku Cabuli Santriwati Sejak 2021

5 hari lalu

Ilustrasi pencabulan. Shutterstock
Pimpinan Pesantren di Trenggalek dan Anaknya Mengaku Cabuli Santriwati Sejak 2021

Polisi menetapkan bapak dan anak pengasuh pondok pesantren di Trenggalek sebagai tersangka pencabulan


Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

6 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Imbau Masyarakat Lapor SPT Pajak Tepat Waktu 31 Maret

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk melapor Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak tepat waktu pada 31 Maret 2024.


Saat Bahlil Meledek Sandiaga soal PPP Tak Lolos Parlemen

6 hari lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Saat Bahlil Meledek Sandiaga soal PPP Tak Lolos Parlemen

Bahlil Lahadalia menggoda Sandi soal niatnya membayar pajak yang tertahan sebab PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.