Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Bentrok Pro dan Kontra Jokowi di Medan, Ini Langkah Polisi

image-gnews
Dua kelompok massa yang pro dan kontra terhadap Pemerintahan Joko Widodo terlibat bentrok di Medan, Kamis, 20 September 2018. ISTIMEWA
Dua kelompok massa yang pro dan kontra terhadap Pemerintahan Joko Widodo terlibat bentrok di Medan, Kamis, 20 September 2018. ISTIMEWA
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Adrianto menegaskan pihaknya tidak akan memberi izin kepada pengunjuk rasa pro dan kontra kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu dilakukan setelah terjadi peristiwa kericuhan antara pengunjuk rasa yang pro dan kontra kebijakan pemerintah di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis, 20 September 2018.

Baca: Massa Pro dan Kontra Jokowi Terlibat Bentrokan di Medan

"Saya memutuskan tidak memberi izin bila ada pengajuan pemberitahuan aksi massa," kata Agus kepada Tempo, Jumat, 21 September 2018. Ia pun meminta semua pihak, termasuk mahasiswa, menahan diri dan menjaga ketertiban umum.

Bila ada pengunjuk rasa pro dan kontra Jokowi nekat melakukan unjuk rasa tanpa izin dari Polri, kepolisian akan melakukan penindakan. "Kami akan bubarkan paksa," ujarnya.

Saat ini, pasca-kericuhan yang terjadi, Agus mengatakan, situasi keamanan di Medan dan Sumatera Utara relatif kondusif. "Alhamdulillah relatif aman. Terima kasih warga Medan khususnya dan Sumut pada umumnya, yang menjaga situasi aman. Polri melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap tokoh mahasiswa dan rektorat agar menahan diri," kata Agus.

Baca: Kronologi Bentrokan Massa Pro dan Kontra Jokowi di Medan

Terkait dengan bentrok kemarin, polisi memastikan ada demonstran, baik pro maupun kontra Jokowi, yang ditahan. "Semua dilepas setelah dimintai keterangan," ujar Agus. Namun ia menolak menjelaskan secara terperinci pemeriksaan terhadap demonstran.

Sebelumnya, Ketua Umum Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan organisasi relawan Jokowi menggelar buka puasa bersama anak yatim memperingati Asyura. "Dari pagi relawan sibuk mempersiapkan acara buka puasa bersama itu," katanya, Kamis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah melakukan persiapan, relawan Jokowi itu dilarang berunjuk rasa. "Mendukung Jokowi dan pemerintah kok pakai unjuk rasa," kata Erry.

Baca: Dua Kelompok Massa di Medan Terlibat Bentrokan, Ini Penyebabnya

Tengku Erry heran dengan aksi massa yang mendukung Jokowi dengan cara berunjuk rasa. "Kalau relawan dan simpatisan Jokowi, saya tidak yakin seperti itu. Mendukung Jokowi dengan sebanyak-banyaknya mensosialisasikan keberhasilan Jokowi," ujar mantan Gubernur Sumatera Utara tersebut.

Adapun mahasiswa membantah bahwa aksi mereka pada Kamis, 20 September 2018, digerakkan partai politik. "Aliansi mahasiswa pergerakan se-Kota Medan yang menggelar aksi demonstrasi mengkritik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla murni gerakan mahasiswa, tidak terlibat dengan partai politik," kata koordinator aksi aliansi mahasiswa pergerakan se-Kota Medan, Julianda Arisa.

Mahasiswa, kata Julianda, juga mendengar akan ada pengurus partai politik yang datang menjenguk mahasiswa korban bentrokan pada saat aksi demo kemarin. "Kami menyatakan menolak aksi kami dipolitisasi demi kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Kami juga mendengar salah satu anggota DPR berinisial FH akan datang, maka dengan ini kami menyatakan menolak," kata Julianda dalam keterangan tertulisnya.

Pantauan Tempo pagi ini, gedung Bank Indonesia di Jalan Balai Kota Medan dijaga ratusan polisi. Beredar informasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan berunjuk rasa mengkritik Nawa Cita Jokowi. "Betul ada informasi akan ada unjuk rasa mahasiswa," kata salah satu polisi yang berjaga.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

1 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

1 jam lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

2 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

3 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?