TEMPO.CO, Medan - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Agus Adrianto menegaskan pihaknya tidak akan memberi izin kepada pengunjuk rasa pro dan kontra kebijakan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu dilakukan setelah terjadi peristiwa kericuhan antara pengunjuk rasa yang pro dan kontra kebijakan pemerintah di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Kamis, 20 September 2018.
Baca: Massa Pro dan Kontra Jokowi Terlibat Bentrokan di Medan
"Saya memutuskan tidak memberi izin bila ada pengajuan pemberitahuan aksi massa," kata Agus kepada Tempo, Jumat, 21 September 2018. Ia pun meminta semua pihak, termasuk mahasiswa, menahan diri dan menjaga ketertiban umum.
Bila ada pengunjuk rasa pro dan kontra Jokowi nekat melakukan unjuk rasa tanpa izin dari Polri, kepolisian akan melakukan penindakan. "Kami akan bubarkan paksa," ujarnya.
Saat ini, pasca-kericuhan yang terjadi, Agus mengatakan, situasi keamanan di Medan dan Sumatera Utara relatif kondusif. "Alhamdulillah relatif aman. Terima kasih warga Medan khususnya dan Sumut pada umumnya, yang menjaga situasi aman. Polri melakukan upaya-upaya pendekatan terhadap tokoh mahasiswa dan rektorat agar menahan diri," kata Agus.
Baca: Kronologi Bentrokan Massa Pro dan Kontra Jokowi di Medan
Terkait dengan bentrok kemarin, polisi memastikan ada demonstran, baik pro maupun kontra Jokowi, yang ditahan. "Semua dilepas setelah dimintai keterangan," ujar Agus. Namun ia menolak menjelaskan secara terperinci pemeriksaan terhadap demonstran.
Sebelumnya, Ketua Umum Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan organisasi relawan Jokowi menggelar buka puasa bersama anak yatim memperingati Asyura. "Dari pagi relawan sibuk mempersiapkan acara buka puasa bersama itu," katanya, Kamis.
Setelah melakukan persiapan, relawan Jokowi itu dilarang berunjuk rasa. "Mendukung Jokowi dan pemerintah kok pakai unjuk rasa," kata Erry.
Baca: Dua Kelompok Massa di Medan Terlibat Bentrokan, Ini Penyebabnya
Tengku Erry heran dengan aksi massa yang mendukung Jokowi dengan cara berunjuk rasa. "Kalau relawan dan simpatisan Jokowi, saya tidak yakin seperti itu. Mendukung Jokowi dengan sebanyak-banyaknya mensosialisasikan keberhasilan Jokowi," ujar mantan Gubernur Sumatera Utara tersebut.
Adapun mahasiswa membantah bahwa aksi mereka pada Kamis, 20 September 2018, digerakkan partai politik. "Aliansi mahasiswa pergerakan se-Kota Medan yang menggelar aksi demonstrasi mengkritik pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla murni gerakan mahasiswa, tidak terlibat dengan partai politik," kata koordinator aksi aliansi mahasiswa pergerakan se-Kota Medan, Julianda Arisa.
Mahasiswa, kata Julianda, juga mendengar akan ada pengurus partai politik yang datang menjenguk mahasiswa korban bentrokan pada saat aksi demo kemarin. "Kami menyatakan menolak aksi kami dipolitisasi demi kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Kami juga mendengar salah satu anggota DPR berinisial FH akan datang, maka dengan ini kami menyatakan menolak," kata Julianda dalam keterangan tertulisnya.
Pantauan Tempo pagi ini, gedung Bank Indonesia di Jalan Balai Kota Medan dijaga ratusan polisi. Beredar informasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah akan berunjuk rasa mengkritik Nawa Cita Jokowi. "Betul ada informasi akan ada unjuk rasa mahasiswa," kata salah satu polisi yang berjaga.
