Senin, 19 November 2018

Soal Aturan DPD, Oesman Sapta Odang Gugat KPU ke Bawaslu

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Oesman Sapta di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Kota Bogor, Jawa Barat, 11 Oktober 2017. (Dok. MPR)

    Wakil Ketua MPR Oesman Sapta di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Kota Bogor, Jawa Barat, 11 Oktober 2017. (Dok. MPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah Komisi Pemilihan Umum mencoret namanya dari daftar caleg tetap DPD.

    "Saya tadi sudah mengajukan gugatan ke Bawaslu. Bawaslu sudah menerima berkas gugatannya dan menyatakan pantas untuk dipersoalkan," kata OSO di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

    Baca: Tak Mundur dari Partai, Oesman Sapta Odang Dicoret dari Caleg DPD

    Menurut OSO, gugatan uji materi yang diajukan anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah diterima. OSO mengatakan berdasarkan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018, pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD yang berlaku pada tahun 2024.

    Ia kemudian balik menuding KPU yang dinilai melanggar pasal 28 UUD 1945 terkait dengan kebebasan hak warga negara Indonesia dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. "Tidak boleh seperti itu. Lihat pasal 28 UUD 1945," kata OSO.

    Pada penetapan daftar caleg tetap (DCT) yang diumumkan pada Kamis, 20 September 2018, KPU mencoret dua nama caleg DPD dari Partai Hanura. Kedua caleg yang dicoret tersebut adalah Ketua Umum Partai Oesman Sapta Odang dari daerah pemilihan Kalimantan Barat serta Victor Juventus G May dari daerah pemlihan Papua.

    Baca: Yusril Ihza: Calon Anggota DPD, Oso Tak Perlu Mundur dari Hanura

    KPU mencoret dua nama caleg DPD RI dari Partai Hanura dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

    Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan KPU mencoret dua nama tersebut berdasarkan putusan MK bahwa anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. "KPU sudah menunggu surat pengunduran diri dari kedua nama tersebut, sampai Rabu (19 September) malam, sebelum KPU memutuskan DCT, tapi tidak ada suratnya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.