Ketua DPRD: Zumi Zola Telah Diingatkan Akan Ada OTT KPK

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola  sebelum   menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis 23 Agustus 2018 /TEMPO-Taufiq Siddiq

    Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis 23 Agustus 2018 /TEMPO-Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Chornelis Buston mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah memperingatkan gubernur kala itu, Zumi Zola, bahwa akan ada operasi tangkap tangan terhadap anggota Dewan.

    "Pada awal Oktober 2016, Pak Gubernur ditelepon oleh pencegahan KPK," ujar Chornelis saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan dugaan suap Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

    Baca: Ketua DPRD Jambi Akui Ada Permintaan Uang Ketok Palu ke Zumi Zola

    Chornelis berujar mengetahui informasi itu setelah ditelepon Zumi Zola. Zumi, kata dia, menyampaikan peringatan KPK tersebut kepadanya. Zumi dan Chornelis mengaku kaget dan ketakutan.

    Zumi, menurut Chornelis, sebenarnya telah meminta komitmen dia untuk tidak menuruti permintaan uang ketuk atau uang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh anggota Dewan. "Saya dan Pak Gubernur komit untuk tak ada uang ketuk palu."

    Simak: Uang Gratifikasi Zumi Zola Digunakan Istri untuk Belanja Online

    Namun, tutur Chornelis, anggota Dewan tetap bersikukuh minta uang ketok palu. Ia mengaku baru mengetahui masalah itu ketika ada OTT KPK beberapa hari setelah APBD disahkan. KPK menangkap 16 orang, terdiri dari anggota DPRD Jambi, pegawai negeri dan pihak swasta.

    Dalam persidangan sebelumnya Zumi Zola mengatakan ada tekanan  dari anggota DPRD agar diadakan uang ketuk palu pengesahan APBD. "Pada 2016 saat saya masih baru menjabat, memang ada tekanan untuk menyediakan uang pengesahan APBD," ujar Zumi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.