Panglima TNI Ingatkan Prajurit Soal Sanksi Berat Jika Tak Netral

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ziarah ke makam jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogya Kamis, 20 September 2018. Tempo/Pribadi Wicaksono

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ziarah ke makam jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogya Kamis, 20 September 2018. Tempo/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyerukan agar seluruh jajaran TNI menjaga benar sikap netralitas dalam mengawal dan membantu mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019, baik pemilihan anggota legislatif maupun presiden.

    Baca juga: Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah

    Seruan dari Panglima itu terlebih karena sebentar lagi tahapan pemilu akan memasuki musim kampanye, yang dimulai pada 23 September 2018.

    “Apabila ada yang melihat prajurit TNI melanggar ketentuan dengan bersikap tidak netral, segera laporkan ke Puspen (Pusat Penerangan) TNI, maka akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Hadi di sela ziarah ke makam Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, Kamis, 20 September 2018.

    Hadi menegaskan, bagi prajurit yang terbukti tidak netral dalam mengawal pemilu, hukumannya dipastikan akan sangat berat. Sebab, menurutnya, netralitas merupakan hal paling mendasar yang menjadi tugas TNI.

    “Saya juga sudah mengeluarkan buku saku (tentang kewajiban TNI untuk dibawa prajurit). Jadi, bila tetap berani melanggar aturan itu, maka sanksinya akan sangat berat,” ucapnya.

    Hadi pun menyinggung sanksi yang bakal langsung diberikan bagi para prajurit TNI yang terbukti tidak netral, yang langsung menyasar pada karier mereka di TNI.

    Baca juga: TNI Usulkan Anggaran Rp 1,5 Triliun Bentuk Koopssus Antiterorisme

    “Kalau sanksi ini urusannya karier, ya, sudah, akan selesai,” katanya tanpa menjelaskan lebih detail sanksi terkait dengan karier seperti apa yang dijatuhkan kepada prajurit yang melanggar.

    “Terlebih sampai ada anggota TNI yang menjadi tim sukses, jelas tidak boleh, harus pensiun dulu dari TNI,” tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.