TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menyindir pejabat pemerintah yang kerap marah karena kritikannya. "Di Indonesia ini aneh. Kalau kita kasih hasil indikator kepada pejabat, sering pejabatnya marah. Jadi aneh," ujar Prabowo saat memberi Orasi Ilmiah di acara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung, Rabu, 19 September 2018.
Baca juga: 40 Ekonom Termasuk Kwik Kian Gie, Susun Konsep untuk Prabowo
Dia mengklaim, apa yang disampaikan selama ini adalah indikator dari kondisi pengelolaan negara. “Saudara sebagai pekerja di bidang kesehatan, yang paling penting menghadapi pasien, apa. Pertama yang paling penting, diagnosa? Betul tidak. Kalau dokter, lihat dulu apa masalahnya. Masalah berat, ringan, harus didiagnosa, harus diperiksa,” kata dia.
Prabowo beralasan, kritik yang disampaikannya adalah diagnosa.
“Dalam bidang keuangan negara, dalam bidang kenegaraan, dalam bidang mengelola perusahaan, provinsi, atau kabupaten, atau negara sekalipun, sebetulnya sama. Kita harus berani diagnosa apa yang terjadi terhadap negara kita," ujar dia.
Prabowo mengatakan, seluruh pikiran dan pandangannya sudah tertuang dalam buku karyanya, Paradoks Indonesia. Buku itu sempat dibagikan di acara wisuda itu. “Buku ini kumpulan dari temuan saya, pikiran saya berdasarkan fakta, data statistik yang berasal dari pemerintah RI sendiri dan Bank Dunia, PBB, atau institusi yang kredibel,” kata dia.
Menurut Prabowo, masalah yang dihadapi Indonesia karena kesalahan sistem. “Sistem yang kita anut ternyata keliru. Tahun 2004 saya mengatakan sistem ekonomi neoliberal sudah terbukti gagal, dan tidak bisa membawa kesejahteraan,” kata dia.
Prabowo mengklaim, ramalannya tahun 2004 itu terbukti dengan krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 2008. Krisis serupa juga melanda Eropa dan Amerika. “Di situ saya katakan, sistem neoliberal hanya menguntungkan segelintir orang. Kekayaan hanya dinikmati kurang dari 1 persen (warga),” kata dia.
Baca juga: Pemikirannya Tak Direspons Jokowi, Kwik Kian Gie Gabung Prabowo
Prabowo mengatakan untuk melaksanakan sistem ekonomi sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 di Pasal 33. “Sangat jelas dikatakan pendiri bangsa kita bahwa, pertama, perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan. Bukan asas konglomerasi," ujar dia.
Menurut Prabowo, dalam sistem neoliberal, pemerintah tidak boleh intervensi, tidak boleh melindungi, pemerintah harus menyerahkan pada mekanisme pasar. "Akibat salah sistem itu, begitulah kondisi sekarang. Kita terus tambah miskin,” kata Prabowo.
