DPR dan Pemerintah Diminta Segera Selesaikan RUU Jabatan Hakim

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada acara pembekalan CPNS Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung di Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, 21 Februari 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada acara pembekalan CPNS Calon Hakim di lingkungan Mahkamah Agung di Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, 21 Februari 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Legal Roundtable (ILR) mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. RUU JH itu sudah disepakati untuk dibahas pemerintah dan DPR sejak Desember 2016.

    Peneliti ILR Indra Lesmana mengatakan penyelesaian RUU Jabatan Hakim bisa menjawab permasalahan terkait perekrutan hakim. Sebab, dalam RUU tersebut tercantum konsep pembagian tanggung jawab agar tercipta proses mengawasi dan mengimbangi dengan lembaga negara lainnya.

    Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Jabatan Hakim

    Menurut Indra, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial masih berseberangan terkait kewenangan rekrutmen calon hakim. "MA menerapkan mekanisme satu atap lantaran tak ingin pihak eksternal mengintervensi penerimaan hakim," kata dia di Akmani Hotel, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

    Sementara KY, kata Indra, merasa harus terlibat untuk menjamin dan menegakkan independensi kekuasaan kehakiman, menjaga kehormatan hakim, dan menegakkan akuntabilitas peradilan.

    Baca: Komisi Hukum: Kasus Patrialis Pengaruhi RUU Jabatan Hakim

    Menurut Indra, keinginan KY bukan tanpa alasan. Perekrutan hakim yang dilakukan MA dengan mekanisme satu atap tak efektif. ILR merujuk pada laporan Tempo mengenai dugaan pungli oleh pegawai pengadilan saat rekrutmen hakim.

    Pegawai pengadilan tersebut menawarkan bantuan untuk mengatrol nilai tes kompetensi bidang dengan biaya Rp 600-650 juta per kursi calon hakim. "Ini merupakan implikasi atas pengebirian peran lembaga eksternal seperti KY dan partisipasi publik dalam proses rekrutmen hakim di lingkungan MA," ujar Indra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Skenario Satu Arah Pada Arus Mudik 2019 di Tol Jakarta - Cikampek

    Penerapan satu arah ini dilakukan untuk melancarkan arus lalu lintas mudik 2019 dengan memanfaatkan jalur A dan jalur B jalan Tol Jakarta - Cikampek.