Politikus PDIP Sindir Gelar Mendadak Ulama Sandiaga Uno

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (tengah) menyampaikan orasi politik saat kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo Amin-Agus Widodo di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, 29 November 2015. ANTARA FOTO

    Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (tengah) menyampaikan orasi politik saat kampanye pasangan calon bupati-wakil bupati Ponorogo Amin-Agus Widodo di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, 29 November 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko, menyindir gelar mendadak ulama calon wakil presiden Sandiaga Uno. Sebutan ulama untuk Sandiaga ini belakangan menuai kontroversi.

    Baca: MUI: Sandiaga Sah Disebut Ulama Kalau Sukses Lewati 3 Tahap Ini

    "Tidak ada pemimpin yang menjadi ulama mendadak atau kiai mendadak, memangnya itu sertifikat yang bisa dibeli apa?" ujar Sudjatmiko saat menjadi pembicara dalam acara deklarasi Komunitas Muda Amin Indonesia di Posko Cemara, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.

    Menurut Budiman, untuk menjadi pemimpin agama ataupun negara, tidak lahir dari proses instan, tapi proses panjang. "Kita tidak bisa membayangkan jika semua dijadikan produk instan," katanya.

    Julukan ulama untuk Sandiaga Uno ini awalnya diungkapkan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengatakan julukan ulama untuk Sandiaga berangkat dari terminologi bahasa Arab yang mengejawantahkan ulama sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus.

    Baca: Sebut Sandiaga Ulama, Hidayat Nur Wahid Beberkan Alasannya

    Sandiaga sendiri menolak menjawab pertanyaan ini. Sandiaga menjelaskan, sebagai yang pertama kali menyebut dirinya ulama, Hidayat punya alasannya sendiri.

    “Tolong ditanya sama beliau saja karena ada referensinya,” kata Sandiaga selepas menghadiri rapat bersama partai koalisi pendukungnya di posko tim pemenangan, Jalan Kertanegara, Selasa, 18 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.