Tanggapi SBY, Ini Kata NasDem soal Hak Bersuara di Era Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada salah satu kadernya Mustafa oleh KPK. Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate memberikan keterangan terkait penetapan tersangka kepada salah satu kadernya Mustafa oleh KPK. Jumat, 16 Februari 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang meminta pemerintah Jokowi menjamin kebebasan rakyat bersuara.

    Baca juga: SBY: Rakyat Merasa Takut Bicara di Ruang Publik

    Johnny tak sepakat bila pemerintahan era Joko Widodo dinilai tak menjamin hak-hak rakyat untuk bersuara mengemukakan pendapat.

    "Soal hak individu saya kira (era) Pak Jokowi saat ini salah satu pemerintah yang sangat demokratis," kata Johnny saat ditemui di gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.

    Johnny memuji, Jokowi adalah pemimpin yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak individu dan hak-hak berserikat. Namun, kata dia, bila terjadi perbedaan pandangan dalam menilai jalannya pemerintahan saat ini, hal tersebut wajar.

    Apalagi, ujar Johnny, bila menyangkut pandangan soal ekonomi dan keberhasilan pembangunan.

    Dalam pandangannya, tiap-tiap pemimpin memiliki prioritas dalam menjalankan program. Rezim Jokowi menurutnya berfokus pada pemecahan terhadap persoalan-persoalan konektivitas dan infrastruktur.

    "Pada Nawa Cita 1 Jokowi, tekanan belanja infrastruktur dan konektivitasnya besar. Memang rasanya tidak berdampak langsung pada rakyat, tapi akan terasa jangka panjang," ujarnya.

    Baca juga: SBY Ingatkan Kader Demokrat Tak Menggunakan Politik Identitas

    Meski demikian, Johnny menganggap masukan dan imbauan sejumlah pihak untuk jalannya sisa masa kepemimpinan Jokowi penting. Kritik dan saran tersebut akan menjadi bahan analisis untuk menyelenggarakan program pemerintah selanjutnya. "Masukan untuk memperhatikan disparitas, belanja, daya beli masyarakat tentu jadi pehatian serius," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.