Kapolri Sebut Pemilu 2019 Unik, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan prajurit TNI/Polri mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi inspektur upacara. TEMPO/Subekti.

    Ribuan prajurit TNI/Polri mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi inspektur upacara. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian berpendapat penyelenggaraan Pemilu 2019 unik karena tahapan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD beriringan dengan pemilihan pasangan presiden-wakil presiden. Hal ini dianggap akan memicu potensi konflik yang lebih besar di tingkat nasional dan daerah.

    "Pemilu kita tahun 2019 nanti itu pemilu yang unik, karena Pileg dan Pilpres berbarengan," kata Jenderal Tito dalam sambutan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa 18 September 2018.

    Tahapan Pemilu 2019 memang mengalami perubahan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada 2004, pemilihan DPR, DPD, dan DPRD dilangsungkan terlebih dahulu. Baru setelahnya, memilih presiden dan wakil presiden. Baru tahun depan, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD berbarengan dengan pemilihan presiden-wakil presiden. Tahapan pemilihan beriringan. Sedangkan, pemungutan suara DPR, DPD, DPRD, dan pemungutan suara pasangan presiden-wakil presiden dijadwalkan pada 17 April 2019.

    Kompetisi yang terjadi antar peserta Pemilu 2019 berlangsung di pusat dan di daerah. Di pusat, kata Tito, terjadi kompetisi dari kontestan pemilihan pasangan calon presiden-wakil presiden. Di daerah, kata Tito, kontestasi antar calon anggota DPR, DPD, serta DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

    Tito mengatakan dengan penyelenggaraan yang serentak potensi konflik pada Pemilu 2019 semakin besar. Salah satu kerawanan konflik dalam demokrasi adalah potensi pecah belah di tengah masyarakat yang berbeda pilihan. Ia berharap pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi tak sampai mengorbankan NKRI.

    Untuk menjaga keamanan penyelenggara Pemilu 2019, Tito akan mengerahkan 300 ribu personel dari Polri dan TNI. Pengamanan itu sudah dimulai dari pelaksanaan apel operasi Mantap Brata 2018. Operasi tersebut dilaksanakan menjelang tahapan penting pemilu, yakni penetapan pasangan calon presiden-wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Tito mengatakan, operasi pengamanan akan dilakukan hingga 397 hari ke depan.

    TAUFIQ SIDDIQ 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.