Yusuf Mansur Tegaskan Tak Memihak Jokowi atau Prabowo

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Founder dan Owner PayTren, Yusuf Mansur, dalam Diskusi Perkembangan Fintech Indonesia - Transformasi Digital Sektor Finansial, Apa Yang Masih Mengganjal? di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. TEMPO/Charisma Adristy

    Founder dan Owner PayTren, Yusuf Mansur, dalam Diskusi Perkembangan Fintech Indonesia - Transformasi Digital Sektor Finansial, Apa Yang Masih Mengganjal? di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Rabu, 8 Agustus 2018. TEMPO/Charisma Adristy

    TEMPO.CO, JakartaYusuf Mansur menegaskan saat proses Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ia akan berada di tengah-tengah atau tak memihak pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin maupun Prabowo - Sandiaga Uno.

    Baca juga: Yusuf Mansur Ungkap Kedekatannya dengan Kubu Jokowi dan Prabowo

    "Saya bilang, saya berada di tengah-tengah agar bisa ke kanan maupun ke kiri, bisa berkomunikasi dan memberi masukan serta nasihat," ujarnya ditemui seusai deklarasi gerakan #2019PilpresCeria di Surabaya, Senin, 17 September 2018.

    Kendati tidak memihak, pendiri PayTren tersebut mengaku tak berarti plin-plan dan tidak mempunyai pilihan pada Pilpres 17 April 2019.

    Sementara itu, disinggung terkait sejumlah pelanggan aplikasi PayTren yang pergi karena sikap politiknya, pendakwah asal Jakarta tersebut meminta maaf jika ada yang merasa disalahkan.

    Baca juga:  Disebut Masuk Timses Jokowi, Yusuf Mansur: Lebih Aman di Tengah

    "Saya minta maaf jika memang salah dan yang penting saya mengoreksi diri. Saya juga percaya rejeki telah diatur oleh Allah SWT, bukan manusia. Dan, jika kehilangan seorang pelanggan, maka saya yakin akan datang 1.000 pelanggan lain," kata Yusuf.

    Beberapa waktu lalu, rekaman suara yang diduga Yusuf Mansur mengarahkan manajemen, guru dan karyawan PPPA Daarul Quran mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - KH Ma`ruf Amin beredar di media sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.