Deklarasi Pemilu Damai 2019 Berlangsung di Tugu Proklamasi

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti

    Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh perwakilan lintas agama dan organisasi kemasyarakatan yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Indonesia untuk Pemilu Damai menggelar deklarasi Pemilu Damai 2019 di Tugu Proklamasi, Jakarta, Ahad, 16 September 2018 pagi.

    "Acara ini merupakan acara masyarakat yang diharapkan juga menginspirasi di berbagai daerah lainnya dalam memberikan edukasi pentingnya pemilu yang damai, pemilu yang berkualitas dan mencerdaskan masyarakat," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Indonesia untuk Pemilu Damai Husny Mubarok Amir di Tugu Proklamasi.

    Amir menyampaikan acara ini merupakan inisiasi masyarakat untuk menyongsong kampanye pemilu yang akan dimulai 23 September 2018.

    "Kampanye sebagai salah satu proses pemilu harus memberikan pencerahan dan pendidikan agar masyarakat dapat menimbang dan memilih para wakil rakyat baik di lembaga legislatif maupun kepresidenan," katanya.

    Ia mengatakan, acara ini bukanlah untuk dukung-mendukung calon presiden, oleh karena itu tidak diperbolehkan satupun atribut baik capres-cawapres maupun partai politik.

    Acara tersebut melibatkan tokoh-tokoh agama, ormas-ormas kemasyarakatan, ormas-ormas kepemudaan, mahasiswa, ibu-ibu majelis ta'lim dan unsur kemasyarakatan lainnya.

    "Ini murni dari masyarakat untuk masyarakat, guna menyongsong pemilu yang damai, yang menjauhkan diri dari perpecahan bangsa. Mari kita sambut pemilu dengan senang," kata Husny.

    Sejumlah tokoh perwakilan lintas agama yang direncanakan hadir diantaranya dari PB NU, Walubi, PGI, dan KWI.

    Acara itu juga dimeriahkan senam pagi, penampilan marching band dan juga band musik akustik.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.