LIPI dan KPK Akan Luncurkan Sistem Integritas Partai Politik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Dewan Pengawasan AIPI, Syamsuddin Haris, saat diwawancarai di Hotel Century Park, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. TEMPO/Insan Qurani

    Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Dewan Pengawasan AIPI, Syamsuddin Haris, saat diwawancarai di Hotel Century Park, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018. TEMPO/Insan Qurani

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan bahwa LIPI dan Komisi Pemberantasan Korupsi akan meluncurkan sistem integritas partai politik dalam rangka penilaian integritas dan kinerja parpol.

    "Ini untuk mengukur sejauh mana partai politik memiliki standar etik. Dan akan di-launching Desember," kata Syamsuddin di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 15 September 2018.

    Baca: Pengamat Prediksi Hanya 6 Partai Lolos ke Parlemen di Pemilu 2019

    Syamsuddin mengatakan, integritas sebuah partai politik akan diukur berdasarkan standar etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, sistem rekrutmen politik dan tata kelola keuangan partai. "Ujungnya supaya parpol menjadi lebih baik dan tidak ada politisi yang korup," kata dia.

    Menurut Syamsuddin, sistem integritas partai politik dibuat untuk menjawab tuntutan anggota DPR terhadap KPK mengenai pencegahan korupsi. Sistem ini, kata dia, bertujuan mencegah korupsi dari hulunya, yaitu partai politik. Sebab, partai politik memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyeleksi pejabat publik.

    Untuk mekanisme pengukuran atas implementasi etik, kata Syamsuddin, KPK dan LIPI saat ini sedang membangun instrumen tools of assessment. Sebab, ia melihat kondisi etik partai politik sudah sangat akut.

    Baca: Ini Alasan Partai Usung Eks Calon Kepala Daerah Jadi Caleg

    Syamsuddin mengatakan partai politik memiliki lembaga penegakan etik, namun hanya apa adanya dan tidak independen. "Politisi dengan mudah pindah dari satu partai ke partai lain. Itu tidak ada etik sama sekali," ujarnya.

    Peneliti Indonesia Corruption Watch, Almas Sjafrina, mendukung terobosan LIPI dan KPK tersebut. Menurut dia, selama ini belum ada instrumen untuk menilai kinerja partai politik. "Gagasan yang diinisiasi KPK dan LIPI adalah hal penting agar publik tahu kinerja partai politik," kata Almas.

    Baca: Pendaftaran Caleg, Sejumlah Politikus Pindah Partai Politik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara