Kontroversi Video Sawit PSI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. PSI memastikan 100 persen bakal caleg bukan mantan narapidana kasus korupsi. TEMPO/Subekti.

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. PSI memastikan 100 persen bakal caleg bukan mantan narapidana kasus korupsi. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Unggahan video Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bertajuk Gadget Murah Karena Sawit di akun Instagramnya menuai kontroversi.

    Baca juga: Sejarah Bisnis Kelapa Sawit dan Dampaknya

    Sejak diunggah sehari yang lalu, video itu sudah dilihat 10.283 dan mendapat 177 komentar.

    Dalam videonya PSI menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga gawai menjadi mahal. Menurut PSI, untuk membuat rupiah menguat, ekspor Indonesia, terutama ekspor kelapa sawit perlu didorong dengan menghapus biaya tambahan di sektor perkebunan ini.

    Dengan meningkatnya ekspor sawit, PSI yakin devisa akan bertambah dan rupiah akan kembali menguat. Dua hal itu akan berakibat pada menurunnya harga barang impor, seperti gawai di dalam negeri.

    Solusi yang ditawarkan PSI lewat videonya mendapat komentar positif dari sejumlah warganet. Akun sumarjono. Saragih mengatakan kontribusi sawit untuk perekonomian Indonesia tak terbantahkan. Namun, menurut pria yang mengaku sebagai pekerja di sektor sawit ini, industri yang dia geluti mendapat stigma buruk karena adanya kampanye hitam. “Bila salah urus, sawit bisa menyusul komoditi lain yang dulu jaya namun kini sudah jadi dino,” kata dia.

    Namun, video itu juga menuai banyak kritik. Sejumlah warganet menilai keberadaan perkebunan kelapa sawit lebih banyak mudaratnya bagi kelestarian lingkungan. Akun agungrapriazi mengaku kaget dengan rekomendasi PSI soal sawit. Menurut dia, sawit adalah penyebab gundulnya hutan di Indonesia. “Padahal masih banyak potensi Indoensia yang lain,” kata dia.

    Akun merdana_jg yang mengaku berasal dari Dewan Pengurus Cabang PSI di Karangasem Bali menyatakan meningkatkan ekspor kelapa sawit, berarti mendorong semakin banyaknya perkebunan. Munculnya banyak perkebunan, kata dia, bakal memusnahkan hutan di Kalimantan dan Sumatera yang merupakan paru-paru dunia.

    Akun desrates_iskandar mengatakan butuh waktu lama memulihkan kerusakan lahan yang diakibatkan perkebunan sawit. Dia mengatakan pernah melewati lahan bekas perkebunan sawit yang tandus. “Dampak perkebunan sawit lama bro kepada alam,” kata dia.

    Selain itu, akun novanputranto mengatakan pesan PSI kurang pas. Menurut dia, menjaga nilai tukar rupiah tak semudah menggenjot ekspor produk mentah, seperti crude palm oil (CPO) yang harganya fluktuatif. Berbeda bila eskpor Indonesia adalah barang industri manufaktur. Menurut dia pelemahan rupiah justru bisa membuat harga produk Indonesia lebih kompetitif. “Untuk sawit saya setuju industri ini perlu dikembangkan terlebih untuk hilirisasi, supaya kita gak cuma ekspor CPO saja,” kata dia.

    Baca juga: Fakta Semu Ekonomi Sawit

    Mendapat banyak kritik, PSI kemudian mengklarifikasi video tersebut.

    PSI menyatakan hanya pro bisnis perkebunan kelapa sawit yang tidak melanggar aturan alias sawit putih dan menolak bisnis sawit hitam yang melanggar aturan.

    “Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendukung bisnis ‘sawit putih’ dan menolak bisnis ‘sawit hitam’,” kata juru bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 September 2018.

    Namun, Rizal berdalih pesan utama dalam video itu sebenarnya bukan soal sawit. Menurut dia, lewat video itu PSI ingin menyampaikan salah satu upaya menstabilkan nilai rupiah, yaitu dengan menggenjot ekspor. “Ini semacam insentif agar defisit perdagangan kita kembali bisa diperkecil untuk memperkuat rupiah,” kata dia.

    Rizal mengatakan PSI tak menutup mata atas banyaknya masalah lingkungan yang timbul akibat sawit. Namun tak bisa dipungkiri bahwa sawit masih menjadi tumpuan ekonomi di Indonesia. “Kami tidak menutup mata dan masalah itu juga harus mendapat perhatian,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.