Kabulkan Gugatan PKPU, MA: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Baca juga: 3 Partai Ini Bakal Tarik Eks Napi Korupsi yang Lolos Jadi Caleg

Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan MA sudah memutuskan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator, bertentangan dengan undang-undang.

"Sudah diputuskan kemarin, 13 September 2018. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi napi itu boleh mendaftar sebagai caleg asal sesuai ketentuan undang-undang dan putusan MK," ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 14 September 2018.

Larangan eks napi korupsi menjadi caleg menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon legislator. KPU mencoret bakal calon legislator yang diajukan partai politik jika terbukti pernah terlibat kasus-kasus tersebut.

Baca juga: KPU Berkukuh Tak Akan Loloskan Bakal Caleg Napi Korupsi

Peraturan tersebut kemudian digugat ke MA. Suhadi menjelaskan, pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Adapun Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, “Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”






Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

8 hari lalu

Kriteria Mantan Napi Dilarang Nyaleg: Eks Napi Korupsi Dilarang Selama 5 Tahun

Larangan bagi mantan napi korupsi ini tak berlaku selamanya, melainkan selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

8 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


Nasib Emiten yang Terancam Delisting Disebut Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

13 hari lalu

Nasib Emiten yang Terancam Delisting Disebut Mengkhawatirkan, Ini Penyebabnya

Andri Perdana menyebut outlook empat emiten yang berpotensi delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI)-POSA, JKSW, LCGP, SRIL-mengkhawatirkan.


RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

17 hari lalu

RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyetujui usulannya ihwal pengadaan kompartemen koperasi di OJK dalam RUU PPSK.


MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

20 hari lalu

MA Kabulkan PK Jokowi, Penggugat Ragukan Komitmen Pemerintah Tangani Kebakaran Hutan

LBH juga menyangsikan alat bukti baru atau novum yang disertakan dalam pengajuan PK Presiden Jokowi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015.


5 Kasus Pegawai dan Hakim MA yang Dijerat KPK, Terbaru Gazalba Saleh

29 hari lalu

5 Kasus Pegawai dan Hakim MA yang Dijerat KPK, Terbaru Gazalba Saleh

Sebelum kasus Gazalba Saleh, MA juga pernah digegerkan dengan beberapa kasus yang melibatkan hakin agung lainnya.


Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

31 hari lalu

Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengumumkan penceramah Yusuf Mansur mau menjadi bacaleg dari partainya


KPK Eksekusi RJ Lino ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang

36 hari lalu

KPK Eksekusi RJ Lino ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang

RJ Lino dimasukkan ke Lapas Kelas I Cipinang untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi lamanya masa penahanan.


Bos Garuda Blak-blakan Kondisi Terakhir Keuangan Perusahaan Setelah Lolos PKPU

50 hari lalu

Bos Garuda Blak-blakan Kondisi Terakhir Keuangan Perusahaan Setelah Lolos PKPU

Mulai September 2021, menurut Irfan, sebenarnya Garuda Indonesia sudah mampu memperkecil gap antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan.


Bos Garuda Klaim Kinerja Maskapai Bakal Positif di 2022, Ditopang Jumlah Pesawat 119 Unit

8 Oktober 2022

Bos Garuda Klaim Kinerja Maskapai Bakal Positif di 2022, Ditopang Jumlah Pesawat 119 Unit

Menurut Irfan, tren pergerakan penumpang Garuda pada paruh akhir 2022 mulai tumbuh.