Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Atasi Persoalan Pangan, Pemerintah Harus Bentuk Badan Pangan Nasional

image-gnews
Anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. (dok MPR RI)
Anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerjasama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018. (dok MPR RI)
Iklan

INFO NASIONAL – Carut-marut persoalan pangan, khususnya impor pangan, yang terjadi saat ini bermula dari tidak ditindaklanjutinya amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan pangan ini berada langsung di bawah presiden dan memiliki kewenangan membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan dan distribusi pangan.

“Seharusnya, badan pangan nasional itu sudah terbentuk pada Oktober 2015. Namun, sampai saat ini badan pangan nasional belum terealisasi,” kata anggota MPR dari Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi Empat Pilar MPR kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR, di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.

Diskusi bertema “Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan” ini juga menghadirkan pembicara staf pengajar IPB, Prima Gandhi.

Viva menjelaskan dari segi regulasi untuk mewujudkan ketahanan pangan sebenarnya sudah lengkap. Namun, persoalannya adalah pada pelaksanaan dari regulasi itu, yaitu peraturan di bawah undang-undang sering terjadi kontradiksi.

“Misalnya, kebijakan Inpres atau peraturan menteri tidak mengambil spirit dari undang-undang. Kebijakan di bawah undang-undang itu sangat memungkinkan terjadinya abuse of power. Karena ada penyimpangan kekuasaan, yang kemudian dimanfaatkan sehingga tumbuh moral hazard di sekitar kebijakan itu,” kata Viva yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Dia memberi contoh kebijakan impor beras. Kementerian Pertanian menyebut produksi beras surplus. Namun Kementerian Perdagangan menyebutkan terjadi kenaikan harga beras di pasar sehingga perlu impor beras. Dua kementerian mengajukan kebijakan yang berbeda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Viva menyebut carut-marut persoalan impor pangan ini berawal dari Undang-undang Pangan yang tidak ditindaklanjuti pemerintah saat ini. Salah satu amanah dari Undang-undang Pangan adalah pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan ini langsung di bawah presiden dan diberi kewenangan untuk membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan, distribusi pangan.

“Seharusnya badan pangan nasional itu sudah dibentuk pada Oktober 2015, tapi sampai sekarang badan pangan nasional belum terealisasi,” ujarnya.

“Kalau badan pangan nasional ini ada, saya sangat optimistis tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir, dan mengurangi moral hazard, serta bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan,” ucapnya.

Viva juga menyebut dari sisi anggaran Kementerian Pertanian saat ini rata-rata hanya 1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan anggaran sebesar itu, Viva tidak yakin ketahanan pangan akan terwujud. “Untuk menuju pada ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab di bidang pangan hanya mendapat anggaran 1 persen dari APBN. Apakah bisa dengan anggaran sebesar itu?” katanya.

“Singkatnya, hal-hal yang terkait dengan persoalan pangan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Seharusnya, Kementerian Pertanian mendapat anggaran minimal 10 persen untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan,” tuturnya. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

9 jam lalu

Bamsoet : Melayani dan Melindungi Pemudik Lebaran 2024

Pemerintah hendaknya segera memastikan kesiapan seluruh moda angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, untuk melayani hampir 200 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik guna merayakan lebaran tahun 2024 ini.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

22 jam lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

1 hari lalu

Bamsoet Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia

Bambang Soesatyo mendukung tim Universitas Indonesia Supermileage Vehicle Team membuat serta mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia.


Bamsoet Ajak Morgan Sports Car Club Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

1 hari lalu

Bamsoet Ajak Morgan Sports Car Club Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Bambang Soesatyo mengajak komunitas otomotif memperbanyak kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bamsoet Santuni Anak Yatim di HUT IMI ke 118

1 hari lalu

Bamsoet Santuni Anak Yatim di HUT IMI ke 118

Bambang Soesatyo menuturkan diusia ke-118 tahun, IMI akan terus menjadi wadah para pecinta otomotif yang memiliki visi dan misi bersama mengoptimalkan potensi IMI dengan semangat "Standing and Growing Together".


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

4 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik-Bisnis Agung Laksono di HUT ke-75

5 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik-Bisnis Agung Laksono di HUT ke-75

Sebagai salah satu tokoh politik senior di Indonesia, berbagai profesi dan posisi penting, baik di partai politik, bisnis, pemerintahan hingga legislatif pernah diemban sosok Agung Laksono dengan baik.


Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa

5 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Pembangunan Desa

Bamsoet menegaskan bahwa potensi desa sebagai lumbung pangan memiliki kontribusi penting dalam mengatasi kerawanan pangan.


Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

7 hari lalu

Bamsoet Dukung Investor China Kembangkan Green Energy di Indonesia

Ketua MPR RI dukung investor Chinakembangkan green energy di Indonesia.


Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komib

11 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komib

Bamsoet apresiasi inovasi mesin pemilah sampah oleh komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia