Rabu, 19 Desember 2018

Kasus E-KTP, Setya Novanto Bakal Ajukan Peninjauan Kembali

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tersenyum setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018. Setya Novanto kembali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    Terpidana mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, tersenyum setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018. Setya Novanto kembali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kasus suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Setya Novanto, mempertimbangkan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Setya sebelumnya divonis 15 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider kurungan enam bulan.

    Baca juga: KPK Terima Uang Rp 1,1 Miliar dari Setya Novanto

    Selain itu, Setya diwajibkan membayar uang pengganti US$ 7,3 juta.

    "Ya, jika sudah ada putusan lain, kami pikirkan untuk ajukan PK," ujar penasihat hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, saat ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat, 13 September 2018.

    Maqdir menyebutkan sudah ada pembicaraan dengan Setya Novanto terkait dengan PK tersebut. Namun hingga saat ini, kata dia, belum ada kepastian apakah Setya akan mengajukan PK atau tidak. "Nanti kalau sudah mendaftarkan dikasih tahu, ya," ujarnya.

    Dia mengatakan pertimbangan untuk PK tersebut akan melihat putusan sidang kasus e-KTP sebelumnya. Termasuk yang masih berlangsung, yaitu sidang e-KTP dengan terdakwa Made Oka Masagung, pemilik PT Delta Energy dan OEM, bersama Irvanto Hendra Pambudi, Direktur Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto.

    Baca juga: KPK Benarkan Setya Novanto Temui Eni Saragih di Rutan

    Menurut Maqdir, putusan persidangan tersebut akan menjadi salah satu rujukan bagi pihaknya merumuskan PK. "Mungkin nanti kami akan merumuskan PK itu dengan putusan-putusan sidang e-KTP," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.