TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, kepala daerah sebaiknya berfokus menjalankan pemerintahan ketimbang ikut dalam kampanye pemenangan pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Syarief mengatakan komitmen tersebut lebih beretika meskipun tak ada aturan yang melarang kepala daerah ikut dalam tim pemenangan pilpres.
Baca juga: Wapres JK: Kepala Daerah Tak Boleh Mendukung Capres Tertentu
"Kepala daerah itu kan penyelenggara negara, menurut kami lebih bagus etikanya fokus kepada bagaimana menjalankan pemerintahan," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.
Syarief menuturkan, selain berfokus menjalankan pemerintahan, kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pilpres di daerahnya. Dia mengatakan, komitmen kepala daerah pun diperlukan demi kesuksesan pileg dan pilpres yang akan berjalan serentak tahun depan.
"Tugasnya bagaimana menyukseskan pemilu, saya pikir itu," ujar Syarief.
Syarief sekaligus menanggapi keputusan koalisi pengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadikan kepala daerah sebagai pengarah teritorial saat kampanye pemenangan pilpres 2019. Menurut Syarief, peran sebagai pengarah itu pun sebaiknya dipisahkan dari kapasitas sebagai kepala daerah.
Apabila dicampur aduk, lanjut dia, bergabungnya kepala daerah dalam tim pemenangan pilpres ini dapat berpotensi menjadi pelanggaran. "Secara pribadi mungkin (bisa), bukan sebagai gubernur. Yang susah kalau dia memakai atribut gubernurnya untuk itu, itu mungkin pelanggaran," ujarnya.
Baca juga: Ridwan Kamil: Pak Sandiaga Uno, Berkaca pada Pengalaman Pribadi
Hal senada juga disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ferdinand meminta kepala daerah dan pejabat negara lainnya tak dilibatkan dalam tim atau kampanye pemenangan di Pilpres 2019.
Ferdinand berpendapat, pelibatan kepala daerah dan pejabat negara dalam tim pemenangan berpotensi merusak sistem ketatanegaraan dan kultur politik di masa yang akan datang.
"Kami sekarang mendesak Pak Jokowi untuk menghentikan membawa-bawa pejabat negara, kepala daerah ke tim pemenangan. Kalau nanti pas ada kampanye di daerah tertentu mereka ditunjuk sebagai juru kampanye, boleh, silakan," kata Ferdinand.
