Demokrat Minta Kepala Daerah Tak Ikut Tim Sukses di Pilpres 2019

Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) saat mengucapkan sumpah jabatan dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. Selain empat pasangan gubernur dan wakil gubernur yang telah disebut sebelumnya, lima pasangan lainnya adalah I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalimantan Barat), Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT), Lukas Enembe-Klemen Tinal (Papua), dan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, kepala daerah sebaiknya berfokus menjalankan pemerintahan ketimbang ikut dalam kampanye pemenangan pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Syarief mengatakan komitmen tersebut lebih beretika meskipun tak ada aturan yang melarang kepala daerah ikut dalam tim pemenangan pilpres.

Baca juga: Wapres JK: Kepala Daerah Tak Boleh Mendukung Capres Tertentu

"Kepala daerah itu kan penyelenggara negara, menurut kami lebih bagus etikanya fokus kepada bagaimana menjalankan pemerintahan," kata Syarief di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Syarief menuturkan, selain berfokus menjalankan pemerintahan, kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pilpres di daerahnya. Dia mengatakan, komitmen kepala daerah pun diperlukan demi kesuksesan pileg dan pilpres yang akan berjalan serentak tahun depan.

"Tugasnya bagaimana menyukseskan pemilu, saya pikir itu," ujar Syarief.

Syarief sekaligus menanggapi keputusan koalisi pengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjadikan kepala daerah sebagai pengarah teritorial saat kampanye pemenangan pilpres 2019. Menurut Syarief, peran sebagai pengarah itu pun sebaiknya dipisahkan dari kapasitas sebagai kepala daerah.

Apabila dicampur aduk, lanjut dia, bergabungnya kepala daerah dalam tim pemenangan pilpres ini dapat berpotensi menjadi pelanggaran. "Secara pribadi mungkin (bisa), bukan sebagai gubernur. Yang susah kalau dia memakai atribut gubernurnya untuk itu, itu mungkin pelanggaran," ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pak Sandiaga Uno, Berkaca pada Pengalaman Pribadi

Hal senada juga disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Ferdinand meminta kepala daerah dan pejabat negara lainnya tak dilibatkan dalam tim atau kampanye pemenangan di Pilpres 2019.

Ferdinand berpendapat, pelibatan kepala daerah dan pejabat negara dalam tim pemenangan berpotensi merusak sistem ketatanegaraan dan kultur politik di masa yang akan datang.

"Kami sekarang mendesak Pak Jokowi untuk menghentikan membawa-bawa pejabat negara, kepala daerah ke tim pemenangan. Kalau nanti pas ada kampanye di daerah tertentu mereka ditunjuk sebagai juru kampanye, boleh, silakan," kata Ferdinand.






Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

2 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

3 hari lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

6 hari lalu

Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

Demokrat menilai ucapan Jokowi bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan memiliki keriput sebagai pembodohan.


Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

6 hari lalu

Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

Partai Demokrat menyebut dana acara Nusantara Bersatu lebih baik disalurkan untuk korban Gempa Cianjur.


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

12 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.


Kasus Lukas Enembe, KPK Periksa Petinggi Perusahaan Penyewaan Pesawat Jet Pribadi

12 hari lalu

Kasus Lukas Enembe, KPK Periksa Petinggi Perusahaan Penyewaan Pesawat Jet Pribadi

KPK memeriksa petinggi perusahaan penyewaan pesawat jet pribadi yang kerap digunakan Lukas Enembe.


Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

13 hari lalu

Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

Majelis Syuro PKS menggelar rapat akhir tahun ini untuk menentukan sikap politik Pilpres 2024.


Kata Politikus Demokrat soal Elektabilitas Anies Lebih Tinggi Bila Dipasangkan dengan AHY

14 hari lalu

Kata Politikus Demokrat soal Elektabilitas Anies Lebih Tinggi Bila Dipasangkan dengan AHY

Hasil riset Voxpol menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan selalu mengungguli para calon lain jika ia dipasangkan dengan AHY.


PKS Tak Ingin Kawin Paksa Anies Baswedan dengan Aher

15 hari lalu

PKS Tak Ingin Kawin Paksa Anies Baswedan dengan Aher

PKS menyatakan siap menerima apa pun keputusan soal cawapres Anies Baswedan, meskipun itu bukan kader mereka Ahmad Heryawan.


Pastikan Dukungan kepada Anies Baswedan dan Soal Koalisi, PKS Gelar Rapat Majelis Syuro Akhir Tahun Ini

15 hari lalu

Pastikan Dukungan kepada Anies Baswedan dan Soal Koalisi, PKS Gelar Rapat Majelis Syuro Akhir Tahun Ini

PKS akan menggelar rapat majelis Syuro untuk memastikan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan dan soal koalisi dengan NasDem dan Demokrat.