Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

3 Kerugian Jika Bos Media Merapat ke Salah Satu Kubu di Pilpres

image-gnews
Ilustrasi televisi. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi televisi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik bisnis media konvensional yang merapatkan dukungannya ke salah satu kubu calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 harus berhati-hati. Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch Agus Sudibyo mengatakan hal ini bisa sangat mengganggu kestabilan bisnis mereka.

Baca juga: Demokrat Tak Khawatir Erick Thohir Ketua Tim Sukses Jokowi

"Kalau mau, jujur media yang mendapat keuntungan finansial besar saat Pemilu 2014 lalu itu justru media yang netral," kata Agus saat ditemui seusai diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018.

Menurut Agus, setidaknya ada sejumlah kerugian yang bakal ditanggung bila media merapat ke salah satu kubu. Berikut ini tiga di antaranya.

1. Ditinggalkan Pengiklan
Agus mengatakan bisnis media sangat bergantung pada iklan. Sedangkan para pengiklan besar itu sangat berhati-hati dengan isu kampanye. Rata-rata pengiklan akan enggan memasang iklannya bila media tidak netral dan merapat ke salah satu kubu politik.

"Media yang bagus itu adalah media yang hidup bukan dari iklan politik," ujar Agus. Meski menguntungkan dari iklan kampanye, hal itu hanya akan terjadi sesaat. Sementara itu, keberlanjutan bisnisnya justru terancam dengan pengiklan yang emoh menanam investasinya.

2. Kalah dengan Media Sosial
Media sosial selama ini menjadi tantangan bagi media-media konvensional. Masyarakat yang jengah dengan sajian yang dipaparkan di media konvensional akan beralih ke media sosial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu disinyalir sangat mungkin terjadi saat masa kampanye. Bila media konvensional menaikkan intensitasnya untuk mendukung salah satu kubu, masyarakat bakal jengah. Mereka akan memilih membuka media sosial. Lagi pula, konten yang disajikan di media sosial variatif.

"Sekarang televisi kan bukan jadi episentrum tunggal karena ada media sosial. Jadi masyarakat akan selalu membandingkan apa yang ada di media televisi, apa yang muncul di koran, media sosial," ujar Agus.

3. Kepercayaan Publik Luntur
Kejengahan masyarakat terhadap kampanye jor-joran yang mungkin terjadi pada media pendukung salah satu kubu bukan hanya mengalihkan perhatian masyarakat. Hal itu juga akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap media konvensional.

Baca juga: Pengamat: Didukung Bos Media, Jokowi - Ma'ruf Belum Tentu Menang

Adapun publik juga akan melempar tuduhan keberpihakan pada media itu dan memunculkan stigma negatif. "Penonton itu kan jamak. Kalau belajar dari pilpres lalu, media yang netral akan mendapat keuntungan simbolis dan ekonomi. Dia tidak bakal dituduh berpihak," tuturnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Enam Bulan Genosida di Gaza, Israel Dilaporkan Gunakan AI untuk Bantai Warga Sipil

11 hari lalu

Warga Palestina berada dekat bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di tengah konflik Hamas dan Israel di Rafah, 9 Maret 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Enam Bulan Genosida di Gaza, Israel Dilaporkan Gunakan AI untuk Bantai Warga Sipil

Dua media Israel melaporkan bahwa militer Israel menggunakan database bertenaga AI untuk membantai warga sipil Palestina di Gaza demi memburu Hamas


Cara Mengirim Foto dan Video Kualitas HD di WhatsApp

15 hari lalu

Logo WhatsApp. (whatsapp.com)
Cara Mengirim Foto dan Video Kualitas HD di WhatsApp

Saat ini WhatsApp menyediakan opsi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur pengiriman foto dan video kualitas HD. Begini caranya.


Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

28 hari lalu

Ribuan peserta Aksi 22 Mei berkumpul untuk unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Aksi ini merupakan bentuk menyikapi hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.


Raja Media Rupert Murdoch Bertunangan dengan Pacar di Usia 92 Tahun

38 hari lalu

Rupert Murdoch. REUTERS/Jim Urquhart
Raja Media Rupert Murdoch Bertunangan dengan Pacar di Usia 92 Tahun

Rupert Murdoch yang merupakan taipan media dari Amerika Serikat kembali mengumumkan pertunangannya di usia yang hampir 100 tahun.


Vice Media Bakal PHK Ratusan Karyawan dan Setop Publikasi Konten

51 hari lalu

Logo Vice Media. Istimewa
Vice Media Bakal PHK Ratusan Karyawan dan Setop Publikasi Konten

VICE Media Group akan melakukan PHK dan berhenti mempublikasikan konten di situs mereka. Apa sebabnya?


Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

53 hari lalu

Ilustrasi media online. Kaboompics / Pexels
Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

53 hari lalu

PJ Gubernur DKI Heru Budi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Presiden RI Jokowi, Ketua PWI  Hendry CH Bangui, Ketua MPR Bambang Susatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie (kiri-Kanan) saat hadiri puncak perayaan Hari Pers National 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.


Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

55 hari lalu

Presiden RI Jokowi memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Jokowi menganggap bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berjalan dengan baik. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.


Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

55 hari lalu

Ekspresi Ketua tim kuasa hukum TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra setelah sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis malam, 27 Jui 2019. Majelis hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil yang diajukan tim kuasa hukum BPN Prabowo - Sandi selaku pemohon terkait sengketa Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.


Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

55 hari lalu

Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandi saat berbincang di sela sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019. Kubu Prabowo - Sandiaga mengajukan gugatan terkait sengketa Pilpres karena menuding kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?