TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengakui pernah menerima sejumlah uang dari Fayakhun Andriadi. Uang itu, kata dia, dipakai untuk melobi pimpinan wilayah Golkar agar memilih Fayakhun menjadi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta.
Baca: Fayakhun Andriadi dan Kode Kurcaci Ngomel di Suap Satelit Bakamla
"Pemilik suara ini ada nilainya dan saya yang diminta terdakwa untuk melobi pada pemilik suara, supaya memilih (Fayakhun)," kata dia saat bersaksi dalam sidang perkara suap di Bakamla dengan terdakwa Fayakhun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 12 September 2018.
Basri menuturkan setiap pimpinan wilayah menerima masing-masing sekitar Rp 300 juta sampai Rp 500 juta. Namun, dia mengaku lupa berapa total uang yang diserahkan Fayakhun. "Enggak ingat, enggak pernah dicatat," kata dia.
Basri mengatakan uang yang dipakai untuk melobi pengurus Partai Golkar itu dia terima melalui orang kepercayaan Fayakhun, Agus Gunawan. Uang dia terima secara bertahap pada awal Juni 2018 di Hotel Fairmont, sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar 2016. Dalam musyawarah yang berlangsung 19 Juni 2018 itu, Fayakhun terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta.
Baca: Fayakhun Bakal Buka-Bukaan Soal Kasus Suap Satelit Bakamla
Jaksa KPK dalam perkara ini, Takdir Suhan menduga uang yang dipakai untuk membiayai pemenangan Fayakhun itu berasal dari suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut. "Iya diduga seperti itu," kata dia.
Fayakhun didakwa menerima suap sebanyak US dolar 911.480 dalam proyek Bakamla. Dia didakwa menerima uang itu dari Fahmi, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
