Melawat ke Korea Selatan, Jokowi Sepakati Ini dengan Moon Jae-in

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan bisnis dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar dari Korea Selatan di Berkeley Suite, Hotel Lotte Seoul, Senin, 10 September 2018. Foto: Biro Pers Setpres - Laily Rachev

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan bisnis dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar dari Korea Selatan di Berkeley Suite, Hotel Lotte Seoul, Senin, 10 September 2018. Foto: Biro Pers Setpres - Laily Rachev

    TEMPO.CO, Jakarta - Lawatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Seoul, Korea Selatan menyepakati enam kesepahaman dengan Presiden Moon Jae-in pada Senin, 10 September 2018. "Terima kasih saya dan delegasi telah disambut dengan sangat hangat," kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

    Kunjungannya ke Seoul, kata Presiden Jokowi, merupakan penanda terjalinnya 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.

    Baca:
    45 Tahun Indonesia - Korea Selatan, Jokowi Temui Moon Jae-in
    Berbahasa Korea Selatan, Jokowi Ajak Investor Memaksimalkan Kerja

    Berikut adalah nota kesepahaman yang dicapai kedua negara dalam pertemuan di Istana Changdeok, Seoul:

    • Kerja sama di bidang keimigrasian
    • Kerja sama di bidang ekonomi
    • Kerja sama di bidang manajemen sumber daya manusia
    • Kerja sama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Ministry of Government Legislation Korea Selatan
    • Kerja sama di bidang keamanan maritim
    • Kerja sama di bidang aktivitas yang berkaitan dengan industri 4.0.

    Baca: Jokowi: Asian Games Perkuat Perdamaian Korea Utara dan Selatan ...

    Beberapa menteri mendampingi Jokowi dalam lawatan itu. Mereka adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin. Turut pula Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Bekraf Triawan Munaf, serta Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.