Selasa, 18 September 2018

Kapolri Tegaskan Polisi Bisa Bubarkan Demo #2019GantiPresiden

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gerakan Deklarasi  #2019GantiPresiden, yang dimotori Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Neno Warisman, mendapat penolakan masyarakat di berbagai daerah. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

    Gerakan Deklarasi #2019GantiPresiden, yang dimotori Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dan Neno Warisman, mendapat penolakan masyarakat di berbagai daerah. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polisi Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepolisian bisa saja mengambil diskresi untuk membubarkan demonstrasi #2019GantiPresiden. Menurut Tito, polisi dapat menghentikan penyampaian pendapat jika dinilai bisa memecah belah atau menimbulkan gangguan ketertiban umum.

    Baca: Tolak #2019GantiPresiden, Massa Bakar Ban di Kantor PKS Sumut

    "Kalau dilaksanakan ada potensi konflik yang bisa memecah bangsa ada gangguan ketertiban umum,seperti ribut atau ada ucapan yang tidak sesuai dengan etika dan moral maka itu bisa dibubarkan," kata Tito kepada media ketika ditemui usai menghadiri resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018.

    Menurut Tito, keputusan untuk membubarkan tersebut merupakan diskresi atau kewenangan dari kepolisian yang berangkat dari penilaian suatu peristiwa atau kejadian. sehingga, menurut Tito, penilaian tersebut tentu akan bersifat subjektif dari polisi. "Kalau sudah jelas ada potensi konflik, masa polisi diam? Nanti kalau ada potensi konflik lalu didiamkan lalu terjadi konflik, polisi salah lagi," ujar Tito.

    Selain itu, Tito menjelaskan bahwa kewenangan untuk membubarkan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Khususnya dalam pasal 15, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan 3, pasa 10 dan pasal 11.

    Karena itu, dengan merujuk peraturan itu, Tito meminta ketika akan berunjuk rasa atau demonstrasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya pada pasal 6. Adapun merujuk pada pasal tersebut, dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

    Simak juga: Demokrat Jadikan Aktivis #2019GantiPresiden sebagai Sahabat

    Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) bahkan telah mengeluarkan surat yang mewanti-wanti soal #2019GantiPresiden atau gerakan serupa yang mendukung Jokowi. Dalam surat Telegram bernomor: STR/1852/VIII/2018 itu, Polri akan menindak tegas siapa pun yang menggelar kegiatan berpotensi menimbulkan konflik sosial seperti kegiatan yang digelar tanda pagar #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi dan #2019PrabowoPresiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.