Kata Menag Lukman Hakim Soal Aturan Pengeras Suara Masjid

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Lukman Hakim (tengah), saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang isbat 1 Syawal 1439 H di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, 14 Juni 2018.  Pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal 1439H dilakukan di 97 lokasi menjelang sidang isbat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Agama Lukman Hakim (tengah), saat memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang isbat 1 Syawal 1439 H di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, 14 Juni 2018. Pemantauan hilal untuk menetapkan 1 Syawal 1439H dilakukan di 97 lokasi menjelang sidang isbat. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sikap pemerintah mengeluarkan surat edaran aturan penggunaan pengeras suara masjid bukan tanpa alasan. Dalam wawancara dengan Majalah Tempo, edisi 10 September 2018, Lukman mengatakan aturan itu diinstruksikan kembali berdasarkan masukan dari masyarakat.

    Baca juga: Anggota DPR: Pengeras Suara di Tempat Ibadah Perlu Diatur 

    "Banyak pertanyaan dan permintaan masyarakat agar kami membuat aturan tentang pengeras suara," ujar Lukman, Rabu, 6 September 2018.

    Sebelumnya, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran bernomor B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 pada Kamis tiga pekan lalu. Surat instruksi itu berisikan tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala.

    Terbitnya surat edaran ini mendapat tanggapan tak sedap di masyarakat. Pemerintah dianggap mengatur azan dengan meminta volume dikecilkan. Protes ini banyak disampaikan publik ke akun Twitter Lukman.

    Lukman menilai, banyak permintaan masuk terutama dari kota-kota besar dengan masyarakatnya yang heterogen. Menurut dia, masyarakat di kota-kota besar memiliki waktu kesibukan dan istirahat yang berbeda-beda. "Ada orang yang tidak nyaman dengan suara-suara keras," katanya.

    Dengan beragam masukan itu, Lukman mengatakan pihaknya melihat kembali aturan tentang penggunaan pengeras suara yang pernah ada di Indonesia. Dia berkata aturan itu pernah dikeluarkan pada tahun 1978 dan dinilai masih dapat digunakan di masa sekarang.

    Baca juga: Eva Sundari: Orang Memprotes Speaker Masjid Bukan Kejahatan

    "Setelah kami baca berkali-kali, isinya masih sangat relevan. Maka Bimas Islam mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan instruksi tahun 1978 itu," ucapnya.

    Kendati demikian, Lukman berkata surat edaran tentang aturan pengeras suara masjid itu hanya bersifat acuan, bukan regulasi. Dia tak mempermasalahkan adanya penolakan dari beberapa pihak seperti di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan; serta oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Serang. Menurut dia, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan surat itu untuk kalangan internal Kemenag sampai ke kantor wilayah dan penyuluh agama.

    "Kewajiban Kementerian Agama adalah memfasilitasi, memberikan acuan. Jadi, bagi mereka yang merasa tidak perlu menggunakan acuan itu, monggo," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.