TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Willgo Zainal mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan setengah dari dana pertemuan IMF-World Bank di Bali pada Oktober mendatang, untuk membantu korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah, kata dia, harus menjamin bahwa dana untuk rehabilitasi dan revitalisasi gempa Lombok cukup.
“Jika tidak, kami berharap setengah dari dana pertemuan IMF-World Bank di Bali dialokasikan untuk gempa Lombok," ujar Willgo dalam rapat konsultasi tindak lanjut penanganan Gempa Bumi NTB di DPR RI, Jakarta pada Senin, 10 September 2018. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Gerindra NTB itu mengatakan, hal itu diusulkannya karena kebutuhan dana dan realisasi dana yang telah dikucurkan untuk rehabilitasi dan revitalisasi gempa Lombok, masih jauh dari cukup.
Baca:
Ketua DPRD NTB Tanyakan Dana Logistik untuk Korban Gempa Lombok
DPRD NTB Keluhkan Lambatnya Verifikasi Kerusakan Gempa Lombok
BNPB menyatakan dana siap pakai lembaga ini yang telah disalurkan sebanyak Rp282,4 miliar, dan logistik peralatan Rp94,71 miliar. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat gempa mencapai Rp8,63 triliun.
Alokasi terbesar akan disalurkan ke Lombok Utara yang menjadi daerah paling terdampak gempa dengan anggaran sebesar Rp3,09 triliun dan Lombok Barat dengan kebutuhan rehabilitasi Rp2,08 triliun.
Baca: Pasca Gempa Lombok, Air Pam Keruh
DPR RI mendesak pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. "Ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, perwakilan pemerintah provinsi NTB, anggota DPRF NTB, pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi DPR RI.
