Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD NTB Keluhkan Lambatnya Verifikasi Kerusakan Gempa Lombok

Reporter

image-gnews
Anak-anak korban gempa Lombok bermain di sekitar reruntuhan bangunan di Desa Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dok Joko Intarto
Anak-anak korban gempa Lombok bermain di sekitar reruntuhan bangunan di Desa Batukliang Utara, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto: Dok Joko Intarto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat atau DPRD NTB Isvie Rupaeda mengeluhkan lambatnya proses verifikasi data kerusakan rumah akibat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam rapat konsultasi tindak lanjut penanganan gempa bumi NTB di DPR RI, Senin, 10 September 2018. Ia khawatir masih banyak puing-puing dari 180 ribu rumah yang rusak belum dibereskan, padahal sebentar lagi akan masuk musim hujan.

“Kenapa verifikasi begitu lambat?" ujar Isvie dalam rapat itu. Rapat dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Desa Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, anggota DPD NTB, dan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPR RI.

Baca:
Kunjungi Lokasi Gempa Lombok, Jokowi Pimpin ...
BNPB Sebut Potensi Nasional Masih Mampu Tangani Gempa Lombok ...

BNPB mencatat saat ini 31.991 unit rumah yang terverifikasi rusak berat. Data ini berbeda jauh dengan data pemerintah daerah. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mengatakan dirinya menerima keluhan yang sama. "Saya sudah menelepon bupati-bupati yang ada di NTB, semuanya mengeluhkan lambatnya verifikasi itu," ujar Fahri dalam rapat itu.

Para kepala daerah, kata Fahri, meminta agar pemerintah pusat mempercayakan data verifikasi kepada pemerintah daerah. "Mereka bilang, pemerintah pusat percayalah. Kami sudah foto masyarakat itu di depan reruntuhan rumahnya," ujar Fahri menirukan keluhan masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Gempa Lombok, Jokowi Minta TNI Tangani ...

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, BNPB bukan tidak percaya kepada pemerintah daerah, namun lembaganya memiliki mekanisme sendiri. "Kami memiliki mekanisme verifikasi dan validasi.” Masalahnya, banyak validasi yang tidak sama dengan pemerintah daerah.

“Ini selalu terjadi saat terjadi bencana." Willem menjelaskan pihaknya tidak akan membiarkan verifikasi data kerusakan rumah akibat gempa Lombok terlalu lama. "Kami punya target Desember tahun ini akan selesai."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu

8 menit lalu

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan sebaran dan dampak banjir Kalimantan dalam Disaster Briefing daring di Jakarta, Senin 12 September 2022. (Antara/Devi Nindy)
BNPB: Hujan Lebat 10 Jam, Lebih dari 100 Rumah Terendam Banjir di Kabupaten Luwu

BNPB menyatakan, hujan lebat selama 10 jam menyebabkan banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

14 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

19 jam lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Ma'ruf Amin Sebut Penurunan Risiko Bencana Sepatutnya Jadi Indikator Kepala Daerah

23 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyalami anak dari pegawai Setwapres saat menggelar halal bihalal di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2024. Halal bihalal bersama pejabat berserta pegawai Sekretarat Wakil Presiden (Setwapres) dan awak media  itu sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi di lingkungan Setwapres. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sebut Penurunan Risiko Bencana Sepatutnya Jadi Indikator Kepala Daerah

Wapres Ma'ruf Amin meminta dalam penanggulangan bencana berbagai tindakan preventif penyelamatan dan rehabilitasi harus dieksekusi secara sinergi.


BNPB: Banjir Tiga dari Lima Kecamatan di Musi Rawas Utara Surut

1 hari lalu

Upaya evakuasi dan penyelamatan korban banjir di Musirawas Utara, Sumatra Selatan. Foto Dokumentasi Basarnas Palembang
BNPB: Banjir Tiga dari Lima Kecamatan di Musi Rawas Utara Surut

Sebelumnya banjir merendam lima daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara sejak 16 April lalu.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

1 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.